RADAR SURABAYA - Selama ini masyarakat yang menggunakan jalan tol tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mereka hanya membayar tarif tol sesuai golongan.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menerapkan kebijakan baru berupa pungutan PPN atas jasa jalan tol. Kebijakan itu menjadi salah satu upaya memperluas basis pajak.
Langkah ini masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai upaya mencari sumber penerimaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal negara.
Baca Juga: Penyebab Kebakaran Delapan Rumah di Kupang Segunting Surabaya
Dalam dokumen Renstra DJP 2025-2029, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan rampung pada 2028.
Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) juga akan memuat landasan hukum bagi penerapan pajak karbon yang direncanakan selesai pada 2026, serta penyempurnaan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.
“Tujuan peraturan ini adalah menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, memberikan landasan hukum bagi pajak karbon, dan pemungutan PPN atas jasa jalan tol,” tulis DJP dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (21/4).
Wacana PPN jalan tol bukan hal baru. Pada 2015, pemerintah sempat merancang kebijakan serupa melalui PER-1/PJ/2015, namun ditunda lewat PER-16/PJ/2015 karena pertimbangan investasi dan potensi polemik di masyarakat. Kini, kebijakan tersebut kembali digulirkan di tengah kebutuhan penerimaan negara.
Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.460,69 kilometer pada periode 2025-2029.
Dengan keterbatasan fiskal, pungutan PPN atas jasa jalan tol dipandang sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur.
Kebijakan ini juga diharapkan mendorong transparansi dalam pengelolaan pajak dan memperkuat ketahanan fiskal negara.
