Radar Surabaya — RDPU Komisi III DPR RI berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Karo. Sorotan utama datang dari politisi yang menilai penegakan hukum di Karo sudah menyimpang dari prinsip keadilan.
Anggota Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan bahkan menilai Kejari Karo tidak hanya lemah dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah, tetapi juga diduga menjalankan penegakan hukum secara tidak berimbang. Hinca melihat ada pola tebang pilih tajam terhadap masyarakat, namun tumpul terhadap penyelenggara negara.
"Saya mendapatkan laporan saudara Kajari menerima fasilitas mobil Innova hingga Fortuner dari Pemkab Karo Apakah hanya gara-gara ini seorang pelaku kreatif anda kejar-kejar sementara penyelenggara negara tidak tersentuh," kata Hinca dengan nada tegas.
Tak berhenti di situ, Hinca juga menilai langkah Kejari Karo justru berpotensi merusak tatanan antar lembaga. Ia menyebut adanya kesalahan serius dalam penerbitan surat yang memicu konflik institusional
"Agar ini berjalan baik tarik semua Kajari, tarik semua kepala seksi yang terlibat dan harus dipidana," tegasnya
Ditempat sama, Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda bidang Pengawas (Komwas) memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Karo Sumatera Utara (Kajari Sumut) atas dugaan penerimaan sejumlah fasikitas mewah dari Pemkab Tanah Karo
"Saya minta ini dijawab dan jika hal itu terbukti, Kajari Karo harus dicopot dari jabatannya karena menyalahi aturan," pungkasnya. (fir)
