Program Gentengisasi, Gerindra Jatim Ungkap Manfaat Ekonomi untuk Warga
RADAR SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya Gentengisasi. Ia mengusulkan agar semua atap menggunakan genteng karena saat ini banyak atap di Indonesia yang masih memakai seng.
Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa menyebut program gentengisasi bisa mengurangi angka impor Indonesia untuk atap seng.
"Karena angka impor atap seng itu hampir Rp 5 Triliun setiap tahunnya. Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia," kata Alvisa, Rabu (11/2).
Politisi yang akrab disapa Alvis ini menyebut jika program gentengisasi berjalan, maka bisa membuka lapangan pekerjaan hingga puluhan ribu di Jatim karena permintaan genteng tanah liat yang akan meningkat.
"Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat dan berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru," jelasnya.
"Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya," jelasnya.
Sementara Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebut program gentengisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo bagus dan memiliki potensi naiknya ekonomi kerakyatan.
"Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UKM lokal pengolahan genteng," kata Hendry saat dikonfirmasi.
Hendry menyebut program gentengisasi bisa berpotensi meningkatkan permintaan genteng yang terbuat dari tanah liat. Mayoritas, pembuat genteng dari tanah liat adalah UKM rumahan yang memiliki pekerja puluhan.
"Itu melihat nanti permintaan genteng. Jika permintaan genteng meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru. Namun perlu dilihat juga teknologi di industri genteng bisa juga membuat produksi semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah tenaga kerja," jelasnya.
Hendry masih menunggu bagaimana kebijakan pemerintah pusat soal petunjuk teknis program gentengisasi. Bila melibatkan banyak UKM maka akan semakin baik.
"Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan," jelasnya.
"Akan tetapi jangan sampai menambah beban belanja APBN 2026. Sebab tahun 2025 defisit APBN sudah mencapai sekitar Rp 695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap PDB," pungkasnya. (mus/vga)
