RADAR SURABAYA - Bencana hidrometeorologi, yakni banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, peristiwa banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan ribuan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur desa.
Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipicu oleh aktivitas cuaca seperti curah hujan, angin, kelembapan, hingga siklus hidrologi.
Bentuknya bisa berupa banjir, longsor, badai, kebakaran hutan, hingga gelombang panas.
Menurut Tito, bencana di Sumatera menewaskan 1.190 orang, 141 korban hilang, dan berdampak pada 53 kabupaten/kota.
“Desa yang hilang karena longsor atau banjir terbawa arus. Aceh memang yang terbanyak, 21 desa atau kampung yang hilang,” ujarnya dalam rapat Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Gedung Kemendagri, Kamis (15/1).
Selain itu, delapan desa hilang di Sumatera Utara, sementara Sumatera Barat tidak ada desa hilang meski sempat terisolasi. “Total jumlah desa yang hilang adalah 29, 21 di Aceh, 8 di Sumut,” jelas Tito.
Eks Kapolri itu menambahkan, bencana juga merusak infrastruktur pemerintahan desa. Sebanyak 1.681 kantor desa terdampak, dengan Aceh menjadi wilayah paling parah yakni 1.495 kantor desa rusak.
Di Sumatera Utara tercatat 64 kantor desa terdampak, sementara di Sumatera Barat ada 45 kantor desa.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional sejak 25 November 2025.
“Pengerahan terjadi bukan hanya organik dari tiga provinsi, tapi ribuan pasukan TNI-Polri BKO termasuk sembako, peralatan, helikopter, kapal karet untuk kepentingan evakuasi masyarakat dilakukan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas.
“Bapak Presiden meyakini bahwa di bawah Mendagri koordinasi dapat dilakukan lebih baik,” ujarnya.
Satgas ini difokuskan pada pembangunan hunian bagi warga terdampak serta perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Prasetyo menegaskan tugas Satgas tidak tumpang tindih dengan BNPB, karena BNPB bekerja pada masa tanggap darurat, sementara Satgas fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. (trn/nur)
