Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wamendagri Minta Kepala Daerah Bubarkan Ormas yang Kelewat Batas

G
Penulis: Guntur Irianto❯
TEGAS : Wamendagri Bima Arya saat berada di Kantor Gubernur Sumbar, Padang. Ia mendukung kepala daerah pidanakan ormas yang meresahkan masyarakat. (ANTARA/RADAR SURABAYA)
TEGAS : Wamendagri Bima Arya saat berada di Kantor Gubernur Sumbar, Padang. Ia mendukung kepala daerah pidanakan ormas yang meresahkan masyarakat. (ANTARA/RADAR SURABAYA)

RADAR SURABAYA - Sikap tegas ditunjukkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyikapi ormas-ormas yang dinilai meresahkan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung apabila kepala daerah mempidanakan ormas yang meresahkan. 


Advertisement

Dilansir dari Antara, pihaknya juga mendukung jika memang ada tindakan membubarkan ormas yang sudah kelewat batas. "Bubarkan saja jika tindakan ormas itu sudah mengganggu ketertiban umum atau mengancam keselamatan masyarakat," kata dikutip dari Antara, Jumat (30/5)

Ia menekankan, Kemendagri mendukung penuh hal itu. Apabila cukup bukti dan memiliki dasar hukum yang kuat maka pengurus ataupun ormas itu sendiri bisa dipidanakan. "Kemendagri mendukung sikap tegas kepala daerah terhadap ormas yang kelewat batas. Diproses saja karena bisa dimasukkan ke delik pidana," ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika ormas tersebut memiliki badan hukum maka laporkan ke Kementerian Hukum. Apabila ormas tersebut hanya sebatas terdaftar maka proses selanjutnya berada di Kemendagri. Pada intinya pemerintah sudah memiliki langkah-langkah tegas terhadap ormas yang meresahkan.

Advertisement

Sebagai contoh kasus ormas yang menguasai lahan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Tanggerang Selatan. Kemendagri mendukung penuh sikap kepala daerah untuk mengambil langkah tegas dalam kasus itu.

"Sebab tindakan mereka (ormas) tidak hanya meresahkan, tetapi juga mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Pada kesempatan itu, Bima Arya menjelaskan Kemendagri hanya memiliki kewenangan terkait pembatalan status pendaftaran ormas. Sementara, pembubaran ormas sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian Hukum.

Advertisement

"Sejauh ini kami belum menerima laporan ormas yang terdaftar ini tetapi apabila ada yang terdaftar sebagai badan hukum atau perkumpulan di Kementerian Hukum, itu bisa saja diproses," jelas dia. (ant/gun)

Advertisement

Artikel Terkait

Prakiraan Cuaca Surabaya, Kamis 19 November 2026: Ada Potensi Hujan Ringan, Suhu Masih Panas

Prakiraan Cuaca Surabaya, Kamis 19 November 2026: Ada Potensi Hujan Ringan, Suhu Masih Panas

Warga Kota Surabaya perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi sepanjang Kamis (19/11). Berdasarkan prakiraan cuaca per jam, hujan dengan intensitas ringan berpeluang turun sejak pagi hingga malam ha

Prakiraan Cuaca Surabaya Senin 16 November: Panas Terik Terasa hingga 43 Celcius Efek Pancaroba

Prakiraan Cuaca Surabaya Senin 16 November: Panas Terik Terasa hingga 43 Celcius Efek Pancaroba

Warga Kota Surabaya perlu mewaspadai kondisi cuaca panas ekstrem pada Senin (16/11). Berdasarkan prakiraan cuaca per jam, suhu udara di Kota Pahlawan diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius. Namun, suhu yang dirasakan t

BMKG Prediksi Musim Hujan di Jatim Mundur hingga Desember 2026, Suhu Surabaya Capai 38 Derajat

BMKG Prediksi Musim Hujan di Jatim Mundur hingga Desember 2026, Suhu Surabaya Capai 38 Derajat

BMKG memprediksi musim hujan di Jawa Timur mundur hingga Desember 2026 akibat El Nino. Suhu Surabaya tercatat mencapai 38 derajat Celsius.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer