alexametrics
25 C
Surabaya
Monday, September 26, 2022

MAHFUD MD: Pengesahan UU PDP Bukan Karena Kasus Bjorka

SURABAYA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di forum DPR RI tidak ada kaitan dengan viralnya hacker Bjorka yang disebut-sebut mengumbar informasi rahasia milik para pejabat publik dan instansi pemerintah.

“Undang-Undang PDP sebenarnya sudah lama ditunggu. Sedangkan pengesahan RUU PDP tersebut bukan karena adanya kasus kebocoran data. Jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka. Itu sudah disahkan di DPR, tinggal menunggu sidang pleno,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

Ia menambahkan, pembahasan RUU PDP sudah lama berjalan, namun pengesahannya baru saat ini. “Pembahasan UU ini sudah dua tahun lebih dibahas dan untuk peraturan perlindungan data pribadi, peraturan pelaksananya sudah kita siapkan,” terangnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008–2013 menegaskan tidak ada data negara yang bocor ke publik. Mahfud menambahkan Hacker Bjorka tidak ada apa-apanya. “Apa data yang bocor sampai hari ini? Apa data yang bocor oleh Bjorka? Data negara? Tidak ada,” katanya.

Menurut Mahfud, data yang selama ini diperlihatkan di media sosial adalah data salah. Menurutn dia, data itu hanyalah data yang dibuat sendiri oleh Bjorka. Bahkan, Mahfud menegaskan data pribadinya yang turut disebarluaskan itu pun salah. Satu di antara data pribadinya yang disebar Bjorka dan keliru adalah nama ibunya.

“Itu buat sendiri aja, terus disebar. Datanya salah, data saya disebarkan ditulis nama ibu Siti Aminah. Lah, nama ibu saya bukan Siti Aminah. Berarti ngarang dia,” ujarnya.

Terkait diskusi publik RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Mahfud MD, sudah memasuki tahap finalisasi dan akan segera disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini.

“Isinya sudah mengakomodasi berbagai kepentingan, berbagai aliran, berbagai paham, berbagai situasi budaya, dan sebagainya. Tinggal dilanjut menjadi satu namanya visi bersama tentang Indonesia,” terang menteri asal Pamekasan itu. (mus/rek)

SURABAYA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di forum DPR RI tidak ada kaitan dengan viralnya hacker Bjorka yang disebut-sebut mengumbar informasi rahasia milik para pejabat publik dan instansi pemerintah.

“Undang-Undang PDP sebenarnya sudah lama ditunggu. Sedangkan pengesahan RUU PDP tersebut bukan karena adanya kasus kebocoran data. Jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka. Itu sudah disahkan di DPR, tinggal menunggu sidang pleno,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

Ia menambahkan, pembahasan RUU PDP sudah lama berjalan, namun pengesahannya baru saat ini. “Pembahasan UU ini sudah dua tahun lebih dibahas dan untuk peraturan perlindungan data pribadi, peraturan pelaksananya sudah kita siapkan,” terangnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008–2013 menegaskan tidak ada data negara yang bocor ke publik. Mahfud menambahkan Hacker Bjorka tidak ada apa-apanya. “Apa data yang bocor sampai hari ini? Apa data yang bocor oleh Bjorka? Data negara? Tidak ada,” katanya.

Menurut Mahfud, data yang selama ini diperlihatkan di media sosial adalah data salah. Menurutn dia, data itu hanyalah data yang dibuat sendiri oleh Bjorka. Bahkan, Mahfud menegaskan data pribadinya yang turut disebarluaskan itu pun salah. Satu di antara data pribadinya yang disebar Bjorka dan keliru adalah nama ibunya.

“Itu buat sendiri aja, terus disebar. Datanya salah, data saya disebarkan ditulis nama ibu Siti Aminah. Lah, nama ibu saya bukan Siti Aminah. Berarti ngarang dia,” ujarnya.

Terkait diskusi publik RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Mahfud MD, sudah memasuki tahap finalisasi dan akan segera disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini.

“Isinya sudah mengakomodasi berbagai kepentingan, berbagai aliran, berbagai paham, berbagai situasi budaya, dan sebagainya. Tinggal dilanjut menjadi satu namanya visi bersama tentang Indonesia,” terang menteri asal Pamekasan itu. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/