JAKARTA – Juru Bicara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan memberikan usulan solutif guna pengendalian harga minyak goreng. Menurut Yerry, ada 4 hal yang perlu dilakukan pemerintah guna menekan harga minyak goreng.
Pertama, 25 persen total produksi Crude Palm Oil (CPO) harus dijual di dalam negeri mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kedua,
sisanya 75 persen produksi CPO bisa mengikuti harga pasar.
Ketiga, pemerintah harus berani dan tegas mengendalikan harga CPO, karena harganya memang sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun.
Keempat, kebijakan ini tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO, karena keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga, sedangkan biaya produksi tetap sama. “Partai Perindo sangat berpihak pada rakyat kecil. Kami tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah,” ujar Yerry, Senin (21/3).
Yerry menegaskan pemerintah harus berani membuat kebijakan ini, karena biaya hidup masyarakat meningkat padahal daya beli masih rendah akibat terdampak pandemi. “Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar seperti sekarang, biaya hidup masyarakat akan tambah meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Kami Partai Perindo akan berjuang supaya masyarakat tidak terbebani dan harga minyak goreng terkendali,” pungkas Yerry. (mus/jay)
