SURABAYA – Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi memastikan partainya akan berkoalisi pada pemilihan Wali Kota Surabaya Desember mendatang. Namun menurutnya koalisi ini tidak harus partai dengan partai.
“Surabaya pasti berkoalisi. Koalisi ini bisa antara partai dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, swasta maupun birokrat,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat ketua DPRD ini memastikan rekomendasi untuk Surabaya dipastikan keluar pada gelombang ketiga yang diperkirakan Agustus mendatang. Menurutnya sebelum pendaftaran calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) keluar.
“Sejauh ini sebelum mengusulkan kami melakukan kajian-kajian. Baru setelah itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang menentukan. Kenapa Surabaya pengumuman rekomnya dilakukan di gelombang terakhir karena memang banyak pertimbangan. Tapi pertimbangannya apa saya tidak tahu, karena DPP yang menentukan,” jelasnya.
Kusnadi menambahkan pada pemilihan Kepala Daerah serentak di 19 Kabupaten/Kota di Jatim, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa Jatim harus menang pada 13 daerah. Namun menurutnya dari 10 rekom yang sudah keluar di Jatim seluruhnya dimenangkan oleh PDIP. “Ini bisa terwujud kalau diantara kita saling bekerjasama dan mau membuka diri,” katanya.
Sementara itu enam paslon di Jatim mendapat rekomendasi dari DPP PDIP diantaranya, Kota Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri. Untuk Kota Pasuruan, PDIP mengusung Raharto Teno dan didampingi M. Hasjim Ashari. Untuk Trenggalek, PDIP mencalonkan petahana M. Nur Arifin yang didampingi oleh Syah Natanegara.
Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, PDIP mengusung Pungkasiadi-Titik Masudah untuk mendulang suara. Kota Blitar Santoso-Tjutjuk Sunaryo dan Kabupaten Blitar Rijanto-Marhaenis. Di Kabupaten Kediri PDIP mengusung pasangan Hanindhito Pramono-Dewi Maria Ulfa.
Sebelumnya, DPP PDIP juga menurunkan rekomendasinya untuk tiga paslon di Jatim. Yakni di Kabupaten Ngawi yakni Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko, lalu Kabupaten Malang Sanusi-Didik Gatot Subroto, serta Sumenep Achmad Fauzi-Dewi Khalifah. Sehingga, saat ini tersisa 10 daerah di Jatim yang belum diumumkan rekomendasinya oleh DPP PDIP termasuk Kota Surabaya. (mus)
