alexametrics
28 C
Surabaya
Tuesday, May 24, 2022

Kadin Jatim Minta Solusi Ratusan Sapi NTT Ditahan di Tanjung Perak

SURABAYA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meminta pemerintah segera mencarikan solusi atas kasus tertahannya 736 ekor sapi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ratusan ekor sapi asal NTT tersebut tidak bisa dibongkar karena adanya kebijakan pengendalian dan pembatasan lalu lintas. Selain itu, adanya tindakan karantina ketat terhadap ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) serta babi dan produknya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada Jumat (6/5).

Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah terjadi.

“Saya mendapat laporan dari salah seorang pengusaha ternak bahwa ternak mereka tidak bisa diturunkan di Tanjung Perak karena adanya pembatasan dan pengendalian. Sudah dua hari ternak itu masih ada di kapal,” ujarnya, Jumat (13/5)

Baca Juga :  Antisipasi Wabah PMK, Ratusan Sapi dari NTT Ditolak Masuk di Tanjung Perak

Menurut keterangan, ratusan sapi itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dengan tujuan DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Ia mengungkapkan, sejauh ini Jawa Timur memang menjadi salah satu sentra ternak sapi potong terbesar di Indonesia dengan populasi sebanyak 4,9 juta ekor. Namun, untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, pengusaha juga mendatangkan sapi dari luar pulau, salah satunya dari NTT.

“Untuk itu, kami meminta pemerintah memberikan solusi bagi pengusaha ternak, khususnya sapi yang saat ini mengalami masalah pengiriman, sehingga arus ekonomi tidak terhambat. Apalagi saat ini sedang mengarah kepada pemulihan pascapandemi dan menjelang Idul Adha, di mana kebutuhan hewan ternak pasti mengalami lonjakan cukup tinggi,” katanya.

Menurut dia, saat pengiriman ternak itu belum diberlakukan aturan PMK serta kondisi luar biasa (KLB). Ketika sampai di Tanjung Perak baru diberlakukan aturan itu. “Kami minta agar adanya perlakuan khusus atau keringanan. Selain itu, sapi itu bukan dari luar negeri serta tidak bermasalah dalam perizinan,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Sambari Desak Penertiban APK di Pohon

Seperti diketahui, saat ini wabah PMK tengah menjalar ke berbagai daerah. Menurut laporan terkini dari Kementan, jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan angka kematian 1,5 persen.

Sementara kasus PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan satu kasus kematian. Karena itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto serta dua kabupaten di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur sebagai daerah wabah PMK. (mus/rek)

SURABAYA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meminta pemerintah segera mencarikan solusi atas kasus tertahannya 736 ekor sapi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ratusan ekor sapi asal NTT tersebut tidak bisa dibongkar karena adanya kebijakan pengendalian dan pembatasan lalu lintas. Selain itu, adanya tindakan karantina ketat terhadap ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) serta babi dan produknya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada Jumat (6/5).

Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah terjadi.

“Saya mendapat laporan dari salah seorang pengusaha ternak bahwa ternak mereka tidak bisa diturunkan di Tanjung Perak karena adanya pembatasan dan pengendalian. Sudah dua hari ternak itu masih ada di kapal,” ujarnya, Jumat (13/5)

Baca Juga :  Bupati Sambari Desak Penertiban APK di Pohon

Menurut keterangan, ratusan sapi itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dengan tujuan DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Ia mengungkapkan, sejauh ini Jawa Timur memang menjadi salah satu sentra ternak sapi potong terbesar di Indonesia dengan populasi sebanyak 4,9 juta ekor. Namun, untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, pengusaha juga mendatangkan sapi dari luar pulau, salah satunya dari NTT.

“Untuk itu, kami meminta pemerintah memberikan solusi bagi pengusaha ternak, khususnya sapi yang saat ini mengalami masalah pengiriman, sehingga arus ekonomi tidak terhambat. Apalagi saat ini sedang mengarah kepada pemulihan pascapandemi dan menjelang Idul Adha, di mana kebutuhan hewan ternak pasti mengalami lonjakan cukup tinggi,” katanya.

Menurut dia, saat pengiriman ternak itu belum diberlakukan aturan PMK serta kondisi luar biasa (KLB). Ketika sampai di Tanjung Perak baru diberlakukan aturan itu. “Kami minta agar adanya perlakuan khusus atau keringanan. Selain itu, sapi itu bukan dari luar negeri serta tidak bermasalah dalam perizinan,” katanya.

Baca Juga :  Suspek PMK Sapi, Pemkot Surabaya Lockdown Lakarsantri dan Sambikerep

Seperti diketahui, saat ini wabah PMK tengah menjalar ke berbagai daerah. Menurut laporan terkini dari Kementan, jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan angka kematian 1,5 persen.

Sementara kasus PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan satu kasus kematian. Karena itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto serta dua kabupaten di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur sebagai daerah wabah PMK. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/