alexametrics
25 C
Surabaya
Wednesday, December 8, 2021
spot_img

Masuk Masa Tenang, Bawaslu Gelar Patroli Pengawasan Money Politics

SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) milik kedua pasangan calon (paslon) yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar mengatakan, penertiban APK paslon saat ini dimasifkan karena sudah masuk masa tenang kampanye. “Total sudah 3000 (APK) yang sudah ditertibkan. Karena masih ada beberapa wilayah yang belum dan batasnya terakhir hari ini,” katanya, Minggu (6/12).

Selama masa tenang kampanye, kedua paslon yang akan bertarung di Pilwali Surabaya tidak boleh berkampanye lagi di manapun hingga di media sosial (medsos). Agil menegaskan bahwa jika kampanye terjadi di masa tenang maka paslon akan dikenai sanksi tindak pidana.

Namun ia mengakui terkait dengan paslon yang berkampanye di medsos, Agil mengaku sulit untuk menertibkannya. “Karena di undang-undang tidak ada sanksi kampanye di medsos,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jatim. Menurutnya, Bawaslu Jatim mendorong proses sanksi pidana menggunakan Undang-Undang ITE. “Baru ketika misalnya itu ujaran kebencian, baru menggunakan pasal ujaran kebencian di UU ITE,” imbuhnya.

Terkait dengan adanya penjatuhan sanksi pidana apakah dijatuhkan di paslon atau di penyebar kampanye medsos, menurut Agil akan dilihat per kasus. “Kalau misalnya masyarakat (yang melakukan) berarti masyarakat. Kalau tim sukses, berarti ya paslon,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan berbagai pengawasan saat masa tenang Pilwali Surabaya. Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban APK selama tahapan masa tenang. Juga, mempersiapkan pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020. “Program pengawasan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring,” katanya.

Pihak penyelenggara pemilu berharap meski saat ini sedang situasi pandemi Covid-19, seluruh masyarakat yang memiliki hak suara dapat menyalurkan hak politiknya pada pilkada serentak pada Rabu (9/12) nanti.

Agil mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap penyebaran formulir pemberitahuan atau Form C Pemberitahuan KWK. “Menjelang masa tenang yang berlangsung 6-8 Desember 2020, Bawaslu akan melakukan berbagai kegiatan pengawasan,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, Bawaslu juga sedang mengidentifikasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan pelanggaran. Sekaligus memastikan kesiapan TPS melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan penyediaan alat pelindung diri (APD). “Kami juga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus apabila ada pemilih yang terindikasi Covid-19,” pungkasnya. (rmt/jay)


SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) milik kedua pasangan calon (paslon) yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar mengatakan, penertiban APK paslon saat ini dimasifkan karena sudah masuk masa tenang kampanye. “Total sudah 3000 (APK) yang sudah ditertibkan. Karena masih ada beberapa wilayah yang belum dan batasnya terakhir hari ini,” katanya, Minggu (6/12).

Selama masa tenang kampanye, kedua paslon yang akan bertarung di Pilwali Surabaya tidak boleh berkampanye lagi di manapun hingga di media sosial (medsos). Agil menegaskan bahwa jika kampanye terjadi di masa tenang maka paslon akan dikenai sanksi tindak pidana.

Namun ia mengakui terkait dengan paslon yang berkampanye di medsos, Agil mengaku sulit untuk menertibkannya. “Karena di undang-undang tidak ada sanksi kampanye di medsos,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jatim. Menurutnya, Bawaslu Jatim mendorong proses sanksi pidana menggunakan Undang-Undang ITE. “Baru ketika misalnya itu ujaran kebencian, baru menggunakan pasal ujaran kebencian di UU ITE,” imbuhnya.

Terkait dengan adanya penjatuhan sanksi pidana apakah dijatuhkan di paslon atau di penyebar kampanye medsos, menurut Agil akan dilihat per kasus. “Kalau misalnya masyarakat (yang melakukan) berarti masyarakat. Kalau tim sukses, berarti ya paslon,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan berbagai pengawasan saat masa tenang Pilwali Surabaya. Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban APK selama tahapan masa tenang. Juga, mempersiapkan pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020. “Program pengawasan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring,” katanya.

Pihak penyelenggara pemilu berharap meski saat ini sedang situasi pandemi Covid-19, seluruh masyarakat yang memiliki hak suara dapat menyalurkan hak politiknya pada pilkada serentak pada Rabu (9/12) nanti.

Agil mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap penyebaran formulir pemberitahuan atau Form C Pemberitahuan KWK. “Menjelang masa tenang yang berlangsung 6-8 Desember 2020, Bawaslu akan melakukan berbagai kegiatan pengawasan,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, Bawaslu juga sedang mengidentifikasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan pelanggaran. Sekaligus memastikan kesiapan TPS melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan penyediaan alat pelindung diri (APD). “Kami juga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus apabila ada pemilih yang terindikasi Covid-19,” pungkasnya. (rmt/jay)



Most Read

Berita Terbaru