RADAR SURABAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur (Jatim), Abdul Halim, menegaskan pentingnya pemerintah daerah melakukan perbaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efisien dan selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini sedang mengubah pola transfer ke daerah dengan memangkas sebagian dana transfer langsung dan menyalurkannya melalui kementerian. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD kita ini termasuk kategori tinggi, mencapai 60 persen dari total APBD atau sekitar Rp17 triliun,” ujar Halim, Kamis (6/11).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil pertemuan nasional antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri di Jatinangor baru-baru ini membahas arah kebijakan efisiensi tersebut. Dalam forum itu, seluruh kepala Bappeda dan Sekda provinsi serta kabupaten/kota diminta melakukan perbaikan pada postur APBD masing-masing.
Halim menyebutkan, beberapa pos anggaran yang dievaluasi antara lain biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor (ATK). Pos-pos yang dianggap tidak mendesak akan dikurangi atau dieliminasi untuk kemudian dialihkan ke kegiatan prioritas.
“Misalnya, jika sebelumnya rapat menghabiskan Rp15 juta di hotel, maka cukup dilakukan di kantor atau secara daring. Anggaran yang dihemat bisa dialihkan ke program prioritas,” jelasnya.
Selain itu, biaya maintenance dan kunjungan kerja yang dinilai duplikasi juga akan direduksi agar hasil anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut melakukan efisiensi sebesar Rp2,1 triliun, namun tetap mengajukan usulan tambahan anggaran sekitar Rp10 triliun kepada pemerintah pusat untuk mendukung berbagai program prioritas daerah.
“Kalau pun 50 persen dari usulan itu disetujui, artinya kita masih memiliki ruang tambahan sekitar Rp5 triliun. Itu bisa memperkuat pembangunan daerah,” tegas Halim.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan alokasi anggaran kementerian dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun untuk mengakomodasi berbagai usulan dari daerah.
Tak Terdampak pada Layanan Trans Jatim
Salah satu program yang terdampak positif dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian ini adalah Trans Jatim. Halim memastikan bahwa layanan Trans Jatim tetap aman dan berjalan sesuai rencana meskipun adanya penyesuaian fiskal.
“Trans Jatim aman. Delapan koridor yang ada, termasuk tujuh koridor di wilayah aglomerasi dan satu di Malang, tetap beroperasi. Hanya saja untuk perluasan koridor baru masih menunggu kesiapan fiskal,” tambahnya.
Halim menilai, kebijakan efisiensi ini sejatinya bertujuan agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat. Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan potensi baru dan memperkuat PAD melalui inovasi sektor-sektor unggulan.
“Tujuannya bagus, supaya daerah tidak hanya menunggu dana dari pusat. Tapi bisa kreatif menggali potensi sendiri,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto