RADAR SURABAYA – Dinas Pendidikan Jawa Timur mengusulkan 17 ribu guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 2025. Usulan tersebut merupakan bagian dari target nasional satu juta formasi guru PPPK.
“Yang memenuhi syarat langsung kami ajukan. Mudah-mudahan disetujui kementerian,” ujar Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya.
Aries menambahkan, formasi PPPK penuh masih dalam evaluasi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Sedangkan usulan paruh waktu sudah lengkap datanya. “Mudah-mudahan semua terpenuhi. Karena ada juga data guru kita yang belum memenuhi syarat,” ucapnya.
Dari sekitar 30 ribu guru honorer di Jatim, lebih dari separuh diusulkan masuk PPPK paruh waktu. Sisanya menunggu proses pemenuhan syarat dan evaluasi kementerian.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, organisasi guru itu akan terus memperjuangkan kesetaraan hak guru PPPK dengan ASN lain melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saatnya membangun sumber daya manusia yang baik. Jadi, tata kelola juga kita benahi,” ujarnya.
Menurut perhitungan PGRI, kekurangan formasi guru PPPK di Indonesia semula mencapai 1,6 juta. Setelah satu juta guru diangkat, 700 ribu di antaranya sudah lolos seleksi. Kini PGRI memprioritaskan pendataan formasi R2, R3, serta tenaga kependidikan.
Ketua PGRI Jatim Djoko Adi Walujo menambahkan, pelantikan, pengukuhan, dan pembinaan pengurus perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI kabupaten/kota se-Jatim masa bakti 2025–2030 di Hotel Santika Premiere Gubeng diikuti 34 kabupaten/kota. Empat daerah lainnya belum melaksanakan konferensi pengurus.
Ia menegaskan bahwa PGRI harus menjadi organisasi pendidikan profesional yang berkeahlian, bertanggung jawab, dan membangun kesejawatan antarpendidik. (mus)
Editor : Lambertus Hurek