Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Biro BUMD dan BLUD di Jatim Segera Dikukuhkan

M
Penulis: Mus Purmadani❯
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni

Advertisement

RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera mengukuhkan struktur organisasi Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi setelah pembentukan biro baru yang secara khusus menangani pengelolaan BUMD dan BLUD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan, proses pembentukan biro baru tersebut pada dasarnya telah selesai. Saat ini, Pemprov Jatim tinggal menyiapkan tahapan pengukuhan untuk mengisi struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Advertisement

"Yang biro baru itu sebenarnya tinggal pengukuhan saja," ujar Indah di Surabaya, Minggu (22/11).

Menurut dia, pengukuhan tersebut akan dilakukan setelah Pemprov Jatim menyelesaikan agenda rotasi dan mutasi pejabat. Sebab, masih terdapat sejumlah jabatan yang kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk posisi staf ahli.

"Ada delapan jabatan yang kosong, sama staf ahli. Itu nanti mungkin akan diisi lewat rotasi mutasi. Setelah itu, baru ada pengukuhan," jelasnya.

Advertisement

Indah menambahkan, pembentukan BP BUMD dan BLUD tidak akan diikuti dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Sebab, pembentukan biro tersebut merupakan bagian dari penataan dan penggabungan fungsi organisasi yang sudah ada, bukan pembentukan kebutuhan pegawai baru melalui seleksi CPNS.

"Enggak ada (rekrutmen CPNS). Kan cuma penggabungan saja," tegasnya.

Sebagai informasi, BP BUMD dan BLUD Jatim resmi dibentuk melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Regulasi tersebut ditetapkan pada 15 September 2026.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono sebelumnya menyampaikan, pembentukan biro tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola BUMD dan BLUD di lingkungan Pemprov Jatim.

Advertisement
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar surabaya

Artikel Terkait

Polda Jatim Tetapkan Satu Tersangka Dugaan TPPO, Korban Hendak Dijadikan Tentara Bayaran

Polda Jatim Tetapkan Satu Tersangka Dugaan TPPO, Korban Hendak Dijadikan Tentara Bayaran

Polda Jatim menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus akan dijadikan tentara bayaran di Rusia.

5.930 Pesantren di Jatim Berisiko Tinggi Bencana, BPBD Perkuat Program Pestana

5.930 Pesantren di Jatim Berisiko Tinggi Bencana, BPBD Perkuat Program Pestana

Sebanyak 5.930 pesantren di Jawa Timur masuk kategori risiko multibahaya tinggi. BPBD Jatim memperkuat program Pestana untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Kadin Jatim Minta Pengusaha Cermati Aturan Pajak Baru

Kadin Jatim Minta Pengusaha Cermati Aturan Pajak Baru

Kadin Jatim mengingatkan pengusaha mencermati PMK 71/2026. Ada fasilitas pengurangan sanksi pajak hingga 100 persen bagi wajib pajak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer