RADAR SURABAYA - Ditlantas Polda Jatim bersama stakeholder tekait menargetkan Zero Accident (zero kecelakaan) dan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) tahun 2027 di Jawa Timur.
Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim, AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, program zero ODOL membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, pemilik barang, dan perusahaan angkutan.
"Targetnya nanti seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur kalau bisa zero ODOL. Dengan zero ODOL Insya Allah keselamatan juga akan lebih terjamin dan terjaga," ujarnya didampingi Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim AKBP Edith Yuswo Widodo, Rabu (21/10).
Baca Juga: Polda Jatim Terjunkan Pasukan BKO selama Sepekan, Perkuat Penanganan Karhutla
Selain itu dengan zero ODOL infrastruktur jalan juga terawat dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban fatalitas cukup banyak. Terkait pelaksanaannya nanti, Ditlantas Polda Jatim masih akan menunggu petunjuk dan arahan (jukrah) dari Korlantas Polri.
"Sementara kami masih sosialisasi, untuk penindakan belum. Makanya nanti kita tunggu petunjuk arahan dari Korlantas Polri 2027 seperti apa untuk menindaklanjuti Zero Odol 2027," ucapnya.
Mantan Kapolres Blora menuturkan, kecelakaan yang dikarenakan ODOL masih terus menjadi perhatian terutama di jalur arteri dari Surabaya hingga menuju Jawa Tengah.
"Zero ODOL ini harus ada kesepakatan atau MOU antara pihak transporter dengan pihak pemilik barang angkutan. Kalau muatannya melebihi dan pihak transporter menolak mengangkut, tentu tidak akan terjadi masalah. Ini yang harus kita sinkronkan dan sinergikan,” ucapnya.
Sementara dukungan terhadap program Zero Odol 2027 juga disampaikan Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni. Dia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal.
“Kami dari asosiasi dari Logindo Jatim mendukung zero ODOL tahun 2027. Kami mendukung kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan semoga bisa berkolaborasi serta berjalan maksimal,” sebutnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memperkuat aturan dan edukasi, tetapi turut membantu program peremajaan kendaraan angkutan.
