RADAR SURABAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda P-APBD Jatim 2026, Kamis (3/9).
Meski menyatakan setuju, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Jatim agar pelaksanaan perubahan anggaran tidak sekadar mengejar penyerapan. Menurut Gerindra, setiap tambahan anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar siap dilaksanakan, tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi Fraksi Partai Gerindra, APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang harus menjawab kebutuhan rakyat melalui pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” kata Cahyo.
Fraksi Gerindra memahami bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi, program prioritas, maupun pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Namun, menurut Cahyo, perubahan struktur anggaran harus disertai dengan perencanaan yang matang, kesiapan pelaksanaan, indikator kinerja, serta ukuran manfaat yang jelas. Dengan demikian, tambahan anggaran tidak berhenti pada tingginya realisasi belanja semata.
“Setiap perubahan anggaran harus didukung perencanaan matang, kesiapan pelaksanaan, indikator kinerja, serta ukuran manfaat yang jelas agar tidak berhenti pada penyerapan anggaran,” ujarnya.
Salah satu perhatian Fraksi Gerindra adalah perubahan struktur fiskal, khususnya peningkatan belanja daerah dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025. Fraksi Gerindra menilai penggunaan SiLPA dapat diterima sepanjang diarahkan untuk program yang sudah siap dilaksanakan, tepat sasaran, serta menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.
Gerindra mengingatkan tambahan ruang fiskal jangan sampai justru kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun karena program tidak mampu direalisasikan secara optimal.
“Pemanfaatan SiLPA dapat diterima sepanjang diarahkan pada program yang siap dilaksanakan, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata. Tambahan ruang fiskal tidak boleh kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun,” tegas Cahyo.
