alexametrics
27 C
Surabaya
Wednesday, June 29, 2022

Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Ribuan Mahasiswa Kepung Dewan

SURABAYA – Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Surabaya kembali menggelar unjuk rasa. Jika sebelumnya aksi dilakukan di Gedung Negara Grahadi, kemarin di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

Ribuan mahasiswa yang meluruk kantor DPRD Jatim itu antara lain berasal dari Unesa Surabaya, Untag Surabaya, Unitomo, Universitas  Wijaya Kusuma, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim. Selain berorasi, para mahasiswa juga membawa berbagai poster yang bernada kritik.

Ada tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pertama, menolak sejumlah produk legislasi dari DPR RI yang dinilai meresahkan masyarakat seperti RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakaan, RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak pembatalan UU KPK dan UU Sumber Daya Alam. Kemudian, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kedua, mahasiswa mendesak pembatalan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Keempat, meminta negara untuk menghentikan militerisme di Papua dan daerah lain, membebaskan tahanan politik Papua. Kelima, meminta menghentikan kriminalisasi aktivis hak asasi manusia (HAM) dan Papua.

Keenam, menuntut untuk menuntaskan pelanggaran HAM dan mengadili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, serta pulihkan hak-hak korban segera. Ketujuh, menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan serta cabut izinnya.

Dalam aksinya, para mahasiswa ini menuntut semua anggota DPRD Jatim keluar menemui mereka di depan gedung dewan dan menyatakan sikap menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Akhirnya, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar dan menemui mahasiswa naik ke mobil komando aksi.

“Kami tidak punya kewenangan menolak atau menerima. Kami hanya bisa meneruskan dan mengawal tuntutan kalian. Suratnya nanti kami akan kirim dan meneruskan minimal besok,” katanya.

Pernyataan Kusnadi yang berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah dan DPR RI ini tidak membuat mahasiswa percaya. Mereka bersikeras meminta DPRD Jatim menyatakan menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Tuntutan mahasiswa tersebut membuat Kusnadi yang awalnya menggunakan batik merah akhirnya dilepas. Tak ayal, aksi Kusnadi ini mendapat respons positif dari mahasiswa yang semula tidak percaya dengan pernyataannya.

“Saya juga bagian dari kalian. Aspirasi masyarakat Jawa Timur pasti kami perjuangkan. Saya sama halnya dengan mahasiswa. Atas nama pribadi,  saya menolak. Kusnadi pribadi menolak,” tegasnya disambut gembira para mahasiswa. Setelah mendengarkan pernyataan Kusnadi, para mahasiswa pun meninggalkan gedung DPRD Jatim. (mus/rek)

SURABAYA – Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Surabaya kembali menggelar unjuk rasa. Jika sebelumnya aksi dilakukan di Gedung Negara Grahadi, kemarin di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

Ribuan mahasiswa yang meluruk kantor DPRD Jatim itu antara lain berasal dari Unesa Surabaya, Untag Surabaya, Unitomo, Universitas  Wijaya Kusuma, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim. Selain berorasi, para mahasiswa juga membawa berbagai poster yang bernada kritik.

Ada tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pertama, menolak sejumlah produk legislasi dari DPR RI yang dinilai meresahkan masyarakat seperti RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakaan, RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak pembatalan UU KPK dan UU Sumber Daya Alam. Kemudian, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kedua, mahasiswa mendesak pembatalan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Keempat, meminta negara untuk menghentikan militerisme di Papua dan daerah lain, membebaskan tahanan politik Papua. Kelima, meminta menghentikan kriminalisasi aktivis hak asasi manusia (HAM) dan Papua.

Keenam, menuntut untuk menuntaskan pelanggaran HAM dan mengadili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, serta pulihkan hak-hak korban segera. Ketujuh, menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan serta cabut izinnya.

Dalam aksinya, para mahasiswa ini menuntut semua anggota DPRD Jatim keluar menemui mereka di depan gedung dewan dan menyatakan sikap menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Akhirnya, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar dan menemui mahasiswa naik ke mobil komando aksi.

“Kami tidak punya kewenangan menolak atau menerima. Kami hanya bisa meneruskan dan mengawal tuntutan kalian. Suratnya nanti kami akan kirim dan meneruskan minimal besok,” katanya.

Pernyataan Kusnadi yang berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah dan DPR RI ini tidak membuat mahasiswa percaya. Mereka bersikeras meminta DPRD Jatim menyatakan menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Tuntutan mahasiswa tersebut membuat Kusnadi yang awalnya menggunakan batik merah akhirnya dilepas. Tak ayal, aksi Kusnadi ini mendapat respons positif dari mahasiswa yang semula tidak percaya dengan pernyataannya.

“Saya juga bagian dari kalian. Aspirasi masyarakat Jawa Timur pasti kami perjuangkan. Saya sama halnya dengan mahasiswa. Atas nama pribadi,  saya menolak. Kusnadi pribadi menolak,” tegasnya disambut gembira para mahasiswa. Setelah mendengarkan pernyataan Kusnadi, para mahasiswa pun meninggalkan gedung DPRD Jatim. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/