RADAR SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti serius temuan kepolisian terkait ratusan pelajar yang teridentifikasi sebagai korban rekrutmen teroris. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, menegaskan perlunya pengawasan total di seluruh lini, terutama ruang digital yang kini menjadi sasaran utama kelompok teroris dalam menyebarkan ideologi radikal.
Sumardi mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anak atau pelajar di Jatim yang terpapar jaringan terorisme. “Sejauh ini memang belum ada laporan terkait anak-anak atau pelajar di Jatim yang terlibat. Tapi antisipasi pasti. Kelompok-kelompok ini kan bergerak senyap, rapi, dan cara doktrinasinya tidak terlihat,” ujarnya, Senin (24/11).
Menurut politikus Partai Golkar itu, pola perekrutan teroris sekarang jauh lebih terstruktur. Mereka mengklaster anak muda yang dianggap potensial dan menjalin komunikasi intensif secara terselubung. “Kami mendengar mereka cukup rapi dalam mengelompokkan anak-anak muda yang mau dikader. Ini harus diwaspadai,” tambahnya.
Pengawasan Hingga Game Online dan Pinjol
Komisi A berencana memperkuat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Dinas Kominfo, dan aparat penegak hukum. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan intensitas cyber patroli.
“Pengawasan dan monitoring akan difokuskan pada akun-akun tertentu yang berpotensi terafiliasi kelompok teroris,” jelas Sumardi.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan pada media sosial, tetapi juga masuk ke ruang-ruang digital lain yang sering disalahgunakan. “Game online hingga pinjol itu kadang-kadang juga dimasuki. Mereka mencari celah apa pun,” tegasnya.
Ruang Digital Jadi Pintu Masuk Doktrin Radikal
Sumardi menyebutkan, informasi mengenai anak-anak dan pelajar yang terpapar doktrin terorisme melalui media sosial sangat mengkhawatirkan. Temuan tersebut menunjukkan ruang digital telah menjadi medium baru bagi kelompok teroris untuk menyebarkan ideologinya secara masif dan tersembunyi.
Sebelumnya, Mabes Polri mengungkapkan data Densus 88 yang mencatat sedikitnya 110 anak usia 10–18 tahun di 23 provinsi diduga menjadi korban perekrutan kelompok teroris. Mereka terpapar melalui media sosial dan game online, menggunakan konten pendek seperti video, animasi, meme, hingga musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional.
Setelah merasa dekat, barulah narasi radikal diperkenalkan dan komunikasi lanjutan dilakukan secara pribadi. (mus/gun)
