Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jatim Minta Revitalisasi Tambak Pro Petani

M
Penulis: Mus Purmadani❯
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Erma Susanti
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Erma Susanti

RADAR SURABAYA - Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi tambak yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Program ini dinilai sangat strategis untuk mengangkat kembali kesejahteraan petambak tradisional di Jawa Timur yang selama ini bergantung pada sektor budidaya tambak.


Advertisement

"Revitalisasi tambak bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif," ujar Erma, Sabtu (26/7).

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, saat ini terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.

Dari luasan tersebut, lebih dari 60 persen merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, yakni rata-rata 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk udang vaname dan bandeng.

Advertisement

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu menekankan bahwa revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, hingga pelatihan budidaya modern. Dirinya juga mengingatkan agar program ini tidak justru menjadi celah bagi masuknya investor besar yang menggeser petambak kecil.

"Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar," tegasnya.

Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangkrak di wilayah Pantura, dengan target awal 13.000 hektare dimulai pada 2025. Proyek ini mencakup 4 provinsi dan 28 kabupaten/kota, dan ditargetkan rampung pada 2029.

Advertisement

Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Mulai dari tumpukan sampah di wilayah pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih di tambak-tambak rakyat.

Erma mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif berkoordinasi dengan KKP agar daerah-daerah di Jatim juga masuk dalam prioritas revitalisasi. Ia yakin, jika dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.

"Kalau produktivitas naik, otomatis penghasilan petambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka," katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberi manfaat langsung kepada petani. Erma juga menekankan pentingnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta jaminan pasar bagi hasil budidaya tambak lokal.

"Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera," pungkasnya. (mus/vga)

Advertisement
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar surabaya

Artikel Terkait

Mengapa Banyak Kampung Bernama Tambak, Rawa, Kedung, Balong di Surabaya?

Mengapa Banyak Kampung Bernama Tambak, Rawa, Kedung, Balong di Surabaya?

Tambaksari, Tambak Wedi, Tambak Osowilangun, Tambak Sarioso, Tambakrejo. Ada pula nama kawasan dengan kata kedung, seperti Kedung Cowek, Kedung Baruk, dan Kedungdoro. Nama-nama tersebut bukan sekadar penanda lokasi. Di

PON Pantai 2026: Singkirkan DKI Jakarta, Tim Voli Pantai Jatim Melaju ke Semifinal

PON Pantai 2026: Singkirkan DKI Jakarta, Tim Voli Pantai Jatim Melaju ke Semifinal

Voli pantai 4x4 putra Jatim menyingkirkan DKI Jakarta dengan skor 2-1 dan melaju ke semifinal PON Pantai 2026. Selanjutnya, Jatim menghadapi Bali.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp 15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp 15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 sebesar Rp 15 miliar menuai sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis Jawa Timur yang memiliki 538

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer