Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jatim Sahkan Perda Perlindungan PMI dan Keluarganya

A
Penulis: Administrator❯
PERDA PMI:  Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akhirnya resmi menjadi Peraturan Daerah.  (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)
PERDA PMI: Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akhirnya resmi menjadi Peraturan Daerah. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)
SURABAYA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya resmi disahkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pengesahan tersebut dituangkan melalui penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan pimpinan dewan saat sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Senin (21/3).

Sebelumnya, Pemprov Jatim telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang dibentuk berpedoman pada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Yang kemudian dirasa perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Untuk itu, DPRD Provinsi Jatim berinisiatif mengusulkan raperda ini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam Raperda tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI ini terdapat tiga hal yang hendak dicapai.

Yang pertama yakni terjaminnya pemenuhan hak PMI dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja. Kedua yaitu terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Serta yang ketiga yaitu memperkuat kelembagaan penyelenggaraan pelindungan PMI.

"Alhamdulillah Raperda tentang PMI resmi disahkan. Ini menjadi bentuk komitmen kita bersama bahwa kita memberikan perlindungan para pekerja migran kita dari hulu ke hilir. Bahkan bukan hanya perlindungan bagi PMI-nya, melainkan juga keluarganya," kata Khofifah.

Menurutnya PMI merupakan pejuang keluarga dan pahlawan Devisa, maka sudah selayaknya apabila PMI diberi hak dari Negara untuk memperoleh keamanan, layanan, dan pemenuhan hak baik sebelum, selama maupun setelah bekerja.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan untuk mewujudkan tiga hal tersebut, di dalam Raperda Perlindungan PMI ini memuat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Perda sebelumnya yakni Perda No 4 Tahun 2016. Beberapa ketentuan tersebut yakni, pembinaan oleh Pemerintah Provinsi yang tidak hanya dilakukan terhadap calon PMI dan PMI tetapi juga pada keluarganya, melalui pembinaan manajemen ekonomi dan sosial.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengaku mengapresiasi Komisi E DPRD Jatim yang menjadi penggagas lahirnya Perda ini. Menurutnya Perda ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan segera dibuatkan Pergubnya.

"Jadi jika selama ini PMI mengalami kendala komunikasi di Indonesia, maka dengan Perda ini Pemprov Jatim bisa lterlibat angsung memfasilitasi dan memproteksi PMI yang bekerja di luar negeri dan keluarganya yang menanti di rumah," terangnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan Perda ini tidak hanya sekedar memberikan perlindungan kepada PMI dan Keluarganya, tetapi juga menuntut lembaga lembaga penyedia jasa Tenaga Kerja Indonesia, untuk memberikan pendidikan dan keterampilan gna mendukung skill mereka. "Untuk bisa mengupgrade terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan sebagainya," tuturnya. (mus/rak)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KIP Jawara Diminati Warga Surabaya, Cahyo Dorong Penambahan Kuota dan Pembenahan Data Bansos

KIP Jawara Diminati Warga Surabaya, Cahyo Dorong Penambahan Kuota dan Pembenahan Data Bansos

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Cahyo Harjo Prakoso mengatakan pembenahan data kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pendataan administratif.

Komisi D DPRD Jatim Matangkan Payung Hukum Integrasi Transportasi Publik dari Rumah hingga Tujuan

Komisi D DPRD Jatim Matangkan Payung Hukum Integrasi Transportasi Publik dari Rumah hingga Tujuan

Komisi D DPRD Jawa Timur terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi Publik Terintegrasi.

13 Jabatan Eselon II Pemprov Jatim Kosong, DPRD Soroti Digitalisasi dan Pengisian Bertahap

13 Jabatan Eselon II Pemprov Jatim Kosong, DPRD Soroti Digitalisasi dan Pengisian Bertahap

Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) masih kosong.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer