alexametrics
25 C
Surabaya
Monday, September 26, 2022

PWNU Bentuk Posko Antisipasi Kasus Kekerasan dan Perundungan di Pesantren

SURABAYA – Berbagai sorotan pada pendidikan pondok pesantren, terkait aksi kekerasan hingga perundungan anak menjadi perhatian serius para ulama pesantren. Sorotan tersebut, juga direspon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dengan mengajak kalangan pesantren meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan kedisiplinan santri.

Salah satu yang dilakukan dengan membentuk Pos Koordinasi di 40 pesantren yang melibatkan pihat terkait. Dengan posko ini, diharapkan pesantren bisa terbantu dalam kelakukan pengawasan, antisipasi, pencegahan dan penanganan cepat dan terarah.

“Melalui program ini, diharapkan memberi tambahan jaminan bagi wali santri akan keberadaan putra-putrinya di pesantren. Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan layanan pengajaran, pendidikan ilmu dan akhlak hingga memberi motivasi kehidupan,” ujar Sekretaris PWNU Jawa Timur, Prof Akhmad Muzakki, Rabu (21/9).

Sementara itu Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib mengatakan kasus kekerasan di pondok pesantren merupakan peristiwa yang menyedihkan dan mengundang rasa prihatin.

Ia mendukung adanya upaya-upaya konkret agar masalah kekerasan dan perundungan anak tidak terjadi di pondok pesantren di masa-masa mendatang. “Kita semua tentu prihatin, peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya,” ujarnya

Menurutnya saat ini pengasuh pondok pesantren memerlukan suatu cara yang bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. “Bisa dibayangkan bagaimana mengelola dan mengawasi sekian banyak santri, ini tentu bukan hal yang mudah. Tentu, pesantren telah membuat skema, manajemen dan lain sebagainya,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini.

Kiai Salam mengungkapkan para kiai dan ulama pesantren di PWNU Jatim, khususnya pengasuh berharap pesantren bisa lebih dikelola dengan baik. Sehingga peristiwa ini bisa dicegah agar tidak terulang lagi. “Kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya. (mus/rak)

SURABAYA – Berbagai sorotan pada pendidikan pondok pesantren, terkait aksi kekerasan hingga perundungan anak menjadi perhatian serius para ulama pesantren. Sorotan tersebut, juga direspon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dengan mengajak kalangan pesantren meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan kedisiplinan santri.

Salah satu yang dilakukan dengan membentuk Pos Koordinasi di 40 pesantren yang melibatkan pihat terkait. Dengan posko ini, diharapkan pesantren bisa terbantu dalam kelakukan pengawasan, antisipasi, pencegahan dan penanganan cepat dan terarah.

“Melalui program ini, diharapkan memberi tambahan jaminan bagi wali santri akan keberadaan putra-putrinya di pesantren. Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan layanan pengajaran, pendidikan ilmu dan akhlak hingga memberi motivasi kehidupan,” ujar Sekretaris PWNU Jawa Timur, Prof Akhmad Muzakki, Rabu (21/9).

Sementara itu Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib mengatakan kasus kekerasan di pondok pesantren merupakan peristiwa yang menyedihkan dan mengundang rasa prihatin.

Ia mendukung adanya upaya-upaya konkret agar masalah kekerasan dan perundungan anak tidak terjadi di pondok pesantren di masa-masa mendatang. “Kita semua tentu prihatin, peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya,” ujarnya

Menurutnya saat ini pengasuh pondok pesantren memerlukan suatu cara yang bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. “Bisa dibayangkan bagaimana mengelola dan mengawasi sekian banyak santri, ini tentu bukan hal yang mudah. Tentu, pesantren telah membuat skema, manajemen dan lain sebagainya,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini.

Kiai Salam mengungkapkan para kiai dan ulama pesantren di PWNU Jatim, khususnya pengasuh berharap pesantren bisa lebih dikelola dengan baik. Sehingga peristiwa ini bisa dicegah agar tidak terulang lagi. “Kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya. (mus/rak)

Most Read

Berita Terbaru


/