
SURABAYA – Permasalahan sampah di Jawa Timur yang paling sulit adalah sampah popok. Pasalnya masih ada mitos yang melekat di kehidupan masyarakat. “Jadi ada mitos yang berkembang di masyarakat, kalau sampah popok dibakar maka akan membuat gatal-gatal si bayi. Kami juga dibantu perusahaan swasta khususnya perusahaan popok dalam mengedukasi masyarakat dari sisi sosiologinya,” ujar Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agus Cahyo.
Agus menambahkan karena di Jatim banyak sungainya, pihaknya mengedukasi bagaimana sampah popok agar tidak sampai mencemari sungai. Yakni dengan memberikan pemahaman jika sebelumnya menggunakan popok sekali pakai maka harus beralih ke popok yang berkali-kali pakai. “Meskipun harganya cukup mahal sekitar Rp 60.000 hingga Rp 150.000,” tuturnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan di Jatim 60,94 persen adalah sampah organik, sedangkan 12,75 persen sampah plastik yang bisa didaur melalui program bank sampah. Untuk sampah organik, pihaknya mendorong untuk pengolahan dengan melakukan pendampingan edukasi yang terus menerus.
“Jangan sampai sampah organik yang memiliki nilai ekonomi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebelum dipilah. Karena proses terbesar pengolahan sampah adalah pada pemilahannya, selain itu biaya pemilahan ini cukup besar. Untuk edukasi intensif kami juga menggelar lomba desa berseri dan ekopesantren. Kalau tidak ada lomba pasti mlempem,” katanya.
Selain itu terkait penanganan sampah medis khususnya masker, Agus mengaku pihaknya berpijak pada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 02 tahun 2020. Agus mengatakan Jatim memiliki 26 rumah sakit (RS) pengolahan limbah medis melalui teknologi incinerator. “Kami berupaya saat ini semua masker dari masyarakat bisa ditangani oleh RS yang memiliki incinerator. Untuk mempercepat proses pengumpulan limbah masker masyarakat, kita menyediakan tempat sampah khusus berwarna transparan yang nantinya diambil pihak ketiga kemudian diolah ke incerator,” jelasnya.
Meski demikian, Agus mengatakan perilaku masyarakat tidak bisa menjalankan dengan baik. Menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa di TPA masih ada kontaminasi dari masker masyarakat. “Kami sudah membantu, untuk penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk dengan menyediakan dropbox atau kontainer khusus untuk limbah dari PMI. Tapi faktanya masih ada saja masyarakat yang membuang tidak pada tempatnya,”
Agus menegaskan penanganan sampah diprioritaskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Menurutnya dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim ada 17 titik penanganan. “Sebenarnya sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu saja, tapi tanggung jawab bersama. Jadi ada slogan sampahku tanggung jawabku, ini harus tertanam agar ada tanggung jawab moral pada masing-masing pribadi masyarakat,” pungkasnya. (mus/rak)
