SURABAYA – Bantuan langsung tunai (BLT) yang turun ke pemerintah desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran. Karena itu, pemerintah pusat membuat skenario agar BLT desa bisa diterima warga miskin.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Taukhid
Mengungkapkan, masih banyak permasalahan dalam penyaluran BLT desa. Pertama, pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE.
Ketiga, masih ada desa-desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa. “Hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelas Taukhid saat rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/3).
Taukhid mengatakan, alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 naik dari Rp 7,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. “Walaupun alokasi nasional turun tapi alokasi di Jatim meningkat,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur Budi Sarwoto menyebut alokasi dana desa Rp 7,9 triliun disalurkan untuk 7.724 desa. Yang sudah tersalurkan 5.814 desa dengan total penyaluran Rp 2,134 triliun dan yang belum tersalurkan 1.910 desa.
Seusai kegiatan, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengatakan, rakor ini membahas banyak hal. Salah satunya ada data P3KE yang harus segera ditindaklanjuti. “Intinya, sebagai pemerintah provinsi kita harus senantiasa aktif berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot. Bupati dan wal ikota tentunya berkomunikasi dengan masing-masing kepala desa terkait penyaluran dana desa,” jelasnya. (mus/rek)
