RADAR SURABAYA - Cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa selama hampir dua pekan membuat seluruh pelayaran menuju Pulau Bawean lumpuh total.
Kondisi ini tidak hanya melumpuhkan distribusi logistik, tetapi juga memicu lonjakan harga bahan pokok di pasar tradisional serta menghambat akses layanan kesehatan darurat bagi warga pulau.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menyoroti dampak ganda yang dialami warga Bawean.
Menurutnya, persoalan ini telah menyentuh aspek kemanusiaan karena warga yang membutuhkan rujukan medis ke daratan Gresik kini terjebak tanpa kepastian.
“Ini bukan hanya soal sembako. Ada warga sakit yang tidak bisa dirujuk karena kapal tidak jalan. Bahkan kondisinya lebih parah di Bawean, ada yang harus dievakuasi menggunakan pesawat ke Surabaya dan Gresik,” kata Dhawam, Rabu (14/1).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, ketiadaan kapal penyeberangan berisiko fatal bagi pasien darurat.
Tercatat, beberapa warga harus dievakuasi menggunakan pesawat komersial, bahkan ada laporan warga meninggal dunia karena terkendala transportasi rujukan.
Terganggunya rantai pasok membuat harga kebutuhan pokok di Pasar Sangkapura dan Tambak melonjak tajam.
Berdasarkan pantauan di lapangan, stok sayur-mayur mulai langka. Harga telur ayam naik dari Rp 32.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram, sementara daging ayam melonjak dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 per kilogram.
Dhawam mendesak jajaran Forkopimcam maupun Forkopimda Gresik untuk segera melakukan intervensi pasar guna menekan laju inflasi.
“Kalau sembako pasti mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Makanya kami berharap Forkopimcam dan Forkopimda bisa segera turun tangan menekan inflasi harga yang terjadi di pasar Bawean,” tegasnya.
Kekhawatiran warga semakin meningkat menjelang peringatan Isra Mi’raj, momen yang biasanya membutuhkan stok pangan lebih besar.
Salah satu warga, Faiz, mengeluhkan tingginya harga protein hewani yang menjadi kebutuhan utama acara keagamaan tersebut.
Di sisi lain, Plt Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Wilayah Bawean, Mohammad Taufiqurrahman, menyebutkan hingga kini belum ada informasi mengenai pengerahan kapal bantuan dari instansi terkait.
“Semuanya masih tergantung kebijakan Dishub Kabupaten Gresik untuk mengantisipasi cuaca buruk seperti sekarang ini. Keputusan pelayaran tetap merujuk pada izin dari KUPP berdasarkan pantauan BMKG,” tutupnya.
Pemerintah daerah diminta segera turun tangan untuk menekan inflasi dan mencari solusi transportasi darurat demi keselamatan warga. (jar)
Editor : Nurista Purnamasari