Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Legislator DPRD Surabaya Wajib PCR sebelum Beraktivitas

A
Penulis: Administrator❯
Gedung kantor DPRD Surabaya. (DOK. RADAR SURABAYA)
Gedung kantor DPRD Surabaya. (DOK. RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Pasca sejumlah legislator DPRD Kota Surabaya terpapar Covid-19, kini aturan ketat diberlakukan di gedung wakil rakyat Surabay. Ada prosedur baru bagi anggota dewan yang hendak menggelar rapat maupun kunjungan. Mereka terlebih dahulu harus mengikuti swab PCR.


Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengantakan, keputusan tersebut diambil setelah para anggota DPRD Surabaya menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Harus menunjukkan hasil swab PCR negatif sebelum berkegiatan secara offline. Jika belum menunjukkan hasil swab PCR diminta mengikuti kegiatan secara online," katanya, Rabu (16/6).


Langkah ini disepakati agar mencegah penyebaran Covid-19. Reni menjelaskan, DPRD Surabaya berupaya sungguh-sungguh dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Baik di Surabaya maupun lingkungan dewan.


"PCR ini sebagai langkah dini untuk mengetahui anggota dewan apakah ikut terpapar atau tidak, positif atau tidak. Jika diketahui positif artinya bisa diambil langkah penanganan dini. Kondisinya juga bisa terpantau," jelasnya. 


Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Suparino mengusulkan siapa pun yang berkunjung ke DPRD Kota Surabaya harus membawa surat keterangan negatif Covid-19. "Ya, untuk tamu yang hadir, sebisa mungkin berjaga diri jika di lokasi. Jadi rapat bamus memutuskan semua tamu akan diterima di teras gedung baru jika membawa surat swab negatif," ungkapnya.


Tjutjuk juga mengatakan, jika saat ini para anggota dewan sudah melakukan work from home (WFH), untuk menjalankan program kerja di masing-masing komisi. Apabila kegiatan maupun rapat tidak bisa dilakukan online, Tjutjuk menyebut, kegiatan tetap bisa dilakukan secara offline.


"Sudah dilangsungkan WFH di kantor dewan, dan para anggota juga melakukan rapat via online. Jika tidak memungkinan online, maka bisa rapat offline tetapi semua peserta rapat wajib membawa surat swab negatif," pungkasnya. (rmt/nur)



Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Anas Karno Pantau Langsung Layanan IKD di Panjang Jiwo, Apresiasi Layanan Jemput Bola

Anas Karno Pantau Langsung Layanan IKD di Panjang Jiwo, Apresiasi Layanan Jemput Bola

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno turun langsung ke Kelurahan Panjang Jiwo untuk memantau pelayanan jemput bola perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Panjang Jiwo Gang Besar. Ia menyapa, berdi

APBD Perubahan Surabaya 2026 Disahkan, Anggaran Naik Rp100 Miliar

APBD Perubahan Surabaya 2026 Disahkan, Anggaran Naik Rp100 Miliar

APBD Perubahan Surabaya 2026 resmi disahkan dengan tambahan sekitar Rp100 miliar untuk pendidikan, perbaikan jalan, pengendalian banjir, dan pemberdayaan Gen Z.

Reses di Genteng, Ajeng Wira Wati Soroti Anak Putus Sekolah: Jangan Ada yang Tertinggal Hanya karena Malu atau Administrasi

Reses di Genteng, Ajeng Wira Wati Soroti Anak Putus Sekolah: Jangan Ada yang Tertinggal Hanya karena Malu atau Administrasi

Temuan anak putus sekolah masih menjadi perhatian anggota DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati saat menggelar reses di Kecamatan Genteng. Meski Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan berbagai program pendidikan gratis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer