SURABAYA–Komisi B DPRD Jawa Timur meminta kepada pemerintah untuk terlebih dahulu untuk menunda rencana mengimpor satu juta ton beras. Sebab, saat ini mulai musim panen.
“Saat ini sedang musim panen raya. Kalau impor tersebut terealisasi akan merugikan petani. Seandainya stok beras di Jatim kurang, maka seharusnya tak impor sekarang,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, yang harus dipikirkan pemerintah saat ini bagaimana caranya gabah yang dimiliki petani diterima Bulog. ”Kalau musim penghujan ini, petani tak punya ladang jemur dan harganya mesti jatuh,” ujar Subianto.
Untuk menolong petani tersebut, sambung Subianto, pemerintah menunda terlebih dahulu keputusannya untuk mengimpor beras. Jika tak melakukan impor, pemerintah harusnya memberdayakan petani agar produksinya meningkat.
Menurut Subianto, Jatim sebagai salah satu lumbung pangan nasional bakal terpengaruh jika pemerintah tetap mengimpor beras. “Kami berharap kalau impor jangan dimasukkan ke Jatim karena kebutuhan beras sudah cukup dan swasembada pangan,” katanya.
Pemerintah dalam waktu dekat akan mengimpor satu juta hingga 1,5 juta ton beras. Alasannya agar harga beras tetap stabil. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19. (mus/rek)
