
GRESIK – Serapan anggaran yang disediakan untuk penanganan covid-19, masih sangat rendah. Salah satunya, anggaran pengamanan di pos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, anggaran untuk penanganan lanjutan covid-19 di Dinas Satpol PP setelah refocusing APBD 2020, sebesar Rp 1,57 miliar. Rinciannya, anggaran untuk pengamanan social distancing selama 4 bulan sebesar Rp 479 juta.
Kemudian, pengamanan lokasi rehabilitasi, pengamanan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebesar Rp 1.05 miliar, pengamanan PSBB CPM dan Denpom serta pengamanan tracing.
Kepala Dinas Satpol PP Gresik Abu Hassan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pencairan anggaran pengamanan untuk penanganan covid-19 ke Bendaraha Daerah. “Sebagai pengampuh pengamanan (penanganan covid-19) yang di dalamnya ada TNI dan Polri, kami sudah mengajukan pencairan untuk pengamanan PSBB II dan III tapi masih di proses di BUD,”ujar dia.
Wakil Ketua Komisi I, Syaikhu Busyiri mendorong agar BUD segera mencairkan anggaran pengamanan agar upaya pencegahan Covid 19 semakin optimal.
“Sudah diajukan, tetapi belum dicairkan. Kami berikan atensi agar segera bisa dicarikan solusi,” kata Wakil Ketua Komisi I, Syaikhu Busyiri.
Ditambahkan politisi PKB ini, penyerapan anggaran dari OPD yang menjadi mitra Komisi I, rata-rata masih sangat rendah. Tak sampai 50 persen meskipun sudah semester I tahun 2020. Termasuk, anggaran refocusing untuk penanganan covid-19. “Maksimal penyerapan anggaran masih 48 persen,” tandas dia.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Gresik juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik terkait penyerapan anggaran untuk penanganan covid-19. Dalam pertemuan itu, Dinkes mengaku masih memproses pencairan untuk insentif tenaga kesehatan tersebut.
Anggaran refocusing di Dinkes untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 68, 2 miliar. Penggunaannya yakni membayar klaim RS Swasta dan klinik yang dialokasikan sebesar Rp 26 miliar. Kemudian, medical check up tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp 242 juta, insentif nakes sebesar Rp 27, 1 miliar dan penyediaan APD dan BMHP sebesar Rp 14,7 miliar. (fir/rof)
