
GRESIK – Puluhan aktivis dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Gresik.
Mahasiswa mendesak dewan untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Selain itu, mereka juga meminta agar SPP Perguruan Tinggi didiskon 50 persen.
“Bebaskan biaya pendidikan karena banyak orang tua di PHK di tengah pandemic covid-19,” teriak Solikhul Hadi, koordinator aksi.
Menurut Solikhul Hadi, pandemi covid-19 benar-benar menyengsarakan rakyat. Sehingga, sudah selayaknya pemerintah membantu dengan membebaskan biaya pendidikan. “Kami meminta dewan dan pemkab untuk mensubsidi biaya pendidikan di tengah pandemi,” ungkap dia.
Usai melakukan orasi dan membentangkan puluhan poster, pendemo akhirnya ditemui Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad dan Wakil Ketua Komisi I Syaichu Busyiri. Tiga orang perwakilan massa diajak masuk ke dalam gedung dewan untuk mediasi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PC PMII Gresik, Faishol Ridho Abdillah menuntut pihak DPRD menandatangani pakta integritas. Yang berisi dukungan atas pergerakan memperjuangkan pendidikan untuk seluruh warga di Gresik.
"Dalam pakta integritas ini kami menuntut DPRD Gresik beserta instansi terkait, terutama pihak Pemkab Gresik menyelesaikan permasalahan pendidikan. Terlebih ditengah pandemi yang semakin mencekik,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan dari para mahasiswa, Syaichu Busyiri mengatakan bahwa pihaknya tak pernah berhenti memperjuangkan pendidikan di kabupaten Gresik.
"Saya pribadi sangat memperjuangkan pendidikan. Tapi untuk hasil kita tidak bisa memberikan janji. Karena itu bukan kita yang memutuskan. Wilayah ini di luar kewenangan DPR," ucapnya.
Sementara Ketua Komisi IV Muhammad yang membidangi pendidikan ikut angkat suara. Ia menjelaskan mengenai anggaran bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Di mana saat ini anggarannya terpangkas oleh dana penangan covid-19.
"BOSDA memang sudah ada. Namun pada situasi ini anggarannya dialihkan untuk Covid. Nanti setelah bulan Juli akan dikaji ulang." ujar Muhammad.
Muhammad juga mengatakan masukan dari demonstrasi ini akan dijadikan tambahan dalam pembahasan mengenai anggaran dengan Dispendik. Mediasi diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh Wakil Ketua Komisi I dan Ketua Komisi IV DPRD Gresik. (yud/rof)
