
GRESIK - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik bereaksi keras atas tidak kunjung dibongkarnya tower bodong yang berdiri di atas tanah negara di Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas. Bahkan, Satpol PP dituding kurang jeli dalam membaca dokumen perizinan yang selama ini dijadikan dasar pemilik tower.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan DPM PTSP Gresik, Yuson Lawupa Malvi mengatakan, sampai detik ini pihaknya belum bisa mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) Tower Ngargosari lantaran pemiliknya tidak bisa menunjukkan dokumen sewa menyewa lahan.
“Awalnya kami sempat terkecoh karena pemilik tower kemana-mana membawa surat keputusan (SK) bupati yang ditandatangani Pelaksana Jabatan Bupati 2015. Namun setelah diteliti ternyata SK tersebut untuk 30 tower lain dan tidak termasuk tower Ngargosari,” kata Yuson.
Oleh sebab itu, dirinya menuding pemilik tower sengaja mengelabui Satpol PP Gresik dengan dokumen tersebut. Akibat kurang jeli, Satpol PP enggan membongkarnya.
Yuson juga sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan Polres Gresik untuk ikut mengawasi proses pengurusan izin tower yang diduga milik PT Tower Bersama Grup itu.
“Saya melihat Satpol PP kurang jeli dalam membaca izin tower tersebut. Padahal, dalam berbagai kesempatan saya sudah menegaskan bangunan tower itu bodong dan tidak mengantongi izin apapun,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP Pemkab Gresik, Abu Hassan bersikukuh pemilik tower telah mengantongi izin sewa menyewa. Meskipun tanah yang dipakai berstatus milik negara.
“Kita tunggu sampai Agustus baru bisa gerak karena sambil menunggu izin sewa menyewa habis. Itu sudah masuk dalam agenda rapat,” kata Abu. (fir/han)
