Diadukan ke Disnaker, 8 Perusahaan Tak Bayar THR Akhirnya Mau Mencicil

GRESIK – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik mencatat ada delapan perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Ini berdasarkan laporan yang disampaikan karyawan.
Tapi setelah dilakukan mediasi, akhirnya pihak perusahaan bersedia membayar hak karyawan itu dengan cara mencicil. “Iya, pembayaran THR akan dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali atau dalam kurun waktu empat bulan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Ninik Asrukin.
Namun, Disnaker Gresik enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang tidak memenuhi kewajibannya membayar THR. Namun, yang pasti perusahaan tersebut rata-rata padat karya. "Ada pabrik tekstil dan benang, ada juga pabrik kayu," kata dia.
Masih kata Ninik Asrukin, jumlah perusahaan yang tidak membayar THR tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 lalu. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 23 perusahaan.
“Selain itu, penyelesaian kasusnya juga lebih mudah tahun ini karena rata-rata penerima upah (pekerja) paham dan mengerti atas kondisi yang terjadi," jelasnya.
Sementara itu, hingga tanggal 31 Mei 2020 Disnakertrans Gresik sudah menerima sebanyak 1.928 laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tersebar di 21 perusahaan di Gresik. Sedangkan jumlah karyawan yang dirumahnya mencapai 1.187 karyawan yang tersebar di 10 perusahaan. Rencananya mereka akan diusulkan untuk mengikuti program pra kerja.
"Rata-rata perusahaan memilih mengangsur selama tiga bulan dengan skema 50 persen dan 25 persen dikali dua. Aturan itu diperbolehkan asalkan ada kesepakatan. Itu yang nanti akan kami kawal," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Gresik, Tri Andhi Suprihartono mengatakan, dalam kondisi seperti ini membayar THR dengan sistem mengangsur menjadi solusi bagi perusahaan yang kondisi keuangannya tidak stabil selama pandemi covid-19. “Nah, disini dibutuhkan kesadaran bersama antara pengusaha dan karyawan,” ujarnya.
Tri menegaskan, dalam aturan menteri tenaga kerja diatur terkait penundaan pembayaran THR atau angusurn. Jadi, lanjut dia, perusahaan wajib membayarkan THR, meskipun dengan cara mengangsur.
"Sejak awal kami selalu mewanti-wanti agar perusahaan tidak gegabah mengambil kebijakan ini. pengusaha jangan sepihak memutuskan, harus berangkat dari kesepakatan bersama karyawan dan harus komitmen dalam pelaksanaannya,” tegasnya. (fir/rof)
