Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PSBB Jilid II: Masjid Boleh Gelar Salat Jumat dan Tarawih

A
Penulis: Administrator❯
PSBB Jilid II: Masjid Boleh Gelar Salat Jumat dan Tarawih
PSBB Jilid II: Masjid Boleh Gelar Salat Jumat dan Tarawih

GRESIK - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di Gresik yang akan dimulai besok memberikan angin segar kepada jamaah masjid dan musala. Pada PSBB tahap II Pemkab Gresik tidak melarang kegiatan salat Jumat atau Taraweh dengan syarat tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan.


Koordinator Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanangan Covid 19 di Gresik, M Nadlif mengatakan, pihaknya memperbolehkan masjid dan musala yang menggelar Taraweh dan Jumatan dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan. “Kami tidak kaku melarang kegiatan keagamaan harus dihentikan. Bagi yang mau menggelar silahkan, namun tetap harus memperhatikan standar protokoler yang berlaku,” kata dia.


Diungkapkan, standar protokoler yang dimaksud yakni jamaah membawa sajadah dari rumah, pakai masker, pengaturan shaf salat dengan jarak satu meter, mencuci tangan serta tidak melakukan salaman.


“Apabila kemarin ada masjid yang menghentikan kegiatan keagamaannya itu dikarenakan mengikuti imbauan dari MUI Gresik. Sebenarnya kami tidak pernah melarang,” imbuhnya.


Pihaknya sudah membaca surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim yang mendesak agar PSBB untuk rumah ibadah dievaluasi. Untuk itu, pada PSBB tahap ke II ini Pemkab Gresik akan mengakomodir segala usulan dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan. “Saya sudah baca surat MUI Jatim. Itu juga menjadi salah satu  bahan evaluasi bagi kami mengambil kebijakan,” tuturnya.


Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jatim, Ainul Yaqin meminta agar kebijakan PSBB tahap ke II untuk rumah ibadah segera disosialisasikan. Termasuk, tidak melarang secara penuh adanya aktivitas keagamaan di masjid dan musala.


“Kalau hasil evalusasinya seperti itu tentu kami memberikan apresiasi. Artinya Pemkab Gresik mendengarkan keluhan dari masyarakat di bawah banyak yang tidak bisa melakukan ibadah karena ditutup,” kata dia. 


Ainul Yakin mengaku kebijakan PSBB dijalankan Pemkab Gresik rentan menimbulkan gesekan atau konflik horisontal karena hak beragama merupakan hal yang paling dijamin dalam bernegara.


“Pemerintah harusnya cermat dan tidak terkesan gebyah uyah dalam menerapkan PSBB untuk rumah ibadah. Sebagai contoh, masjid yang diizinkan tutup adalah masjid yang berdekatan dengan kasus Covid-19 muncul,” tandasnya. (fir/han)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer