
GRESIK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mewajibkan seluruh perusahaan padat karya di Kota Santri untuk menggelar rapid tes bagi karyawannya secara mandiri. Kendati demikian, hingga kini Pemkab mengaku masih kebingungan menyusun teknis rapid tes untuk kalangan industri termasuk memenuhi alat rapid tes.
Kepala Dinkes Gresik, drg Syaifuddin Ghozali mengungkapkan, alat rapid tes yang dimiliki pemkab Gresik hanya mampu mengcover karyawan untuk tiga sampai lima perusahaan. “Kami sedang carikan solusi. Termasuk, nanti pihak ketiga yang akan supply rapid tesnya dari mana. Kalau melihat jumlah alat yang ada saat ini jelas tidak cukup,” kata dia.
Meskipun menjadi kebijakan pemkab namun pihaknya memprioritaskan perusahaan yang bersikap aktif untuk mendapatkan alat rapid tes. Rencananya, pada pekan ini pihaknya akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis rapid tes bagi karyawan.
“Kalau rapid tes di laboratorium swasta harganya mahal. Kami akan cari jalan untuk memberikan fasilitas perusahaan supaya memeriksakan seluruh karyawan dan tidak membuat beban operasional baru,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa menuding Pemkab Gresik kurang serius dan tidak pro aktif dalam mendeteksi sebaran covid 19 di perusahaan Gresik. “Ada anggaran Rp 40 miliar yang bisa digunakan untuk pengadaan alat rapid tes. Itu besar, namun peran dan langkahnya belum terlihat,” imbuhnya.
Pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran pandemi di lingkungan perusahaan karena selama ini klaster perusahaan menjadi penyumbang terbesar kasus positif Covid 19 di Jatim.
“Data kami ada lebih dari 20 perusahaan di Gresik berpotensi merah. Perusahaan tempat kerja pasien positif Covid, tapi satgas tidak melakukan penanganan. Satgas hanya melakukan tracing dengan siapa dia berinteraksi langsung dan berhenti disitu,” pungkasnya. (fir/han)
