
GRESIK - Pemerintah memastikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mendapatkan perlindungan dan kemudahan berusaha melalui omnibus law. Salah satunya dengan regulasi yang menghambat tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM ditiadakan.
Omnibus Law mengatur investasi juga masuk ke sektor UMKM melalui kemitraan. Sehingga usaha besar tidak menggilas usaha UMKM, tapi dapat bersinergi yang saling menguntungkan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik, Agus Budiono mengatakan, aturan omnibus law dirancang agar koperasi berkembang lebih cepat dan lebih dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Nantinya koperasi dimungkinkan untuk menjalankan usaha di berbagai sektor. Semua hambatan yang dialami akan mendapat terobosan dalam omnibus law,” kata Agus.
Dikatakan, KUMKM dibahas dalam omnibus law, kemudahan perizinan bagi UMKM. Poin itu menyangkut UMKM yang berdampak lingkungan dan dibantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Analisis dampak lingkungan (AMDAL).
“Terkait Basis Data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan kebijakan dan menggunakan data pokok dari Kementerian atau Lembaga di sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha yang terdiri dari perizinan usaha, izin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal,” paparnya.
Tidak hanya itu, terkait kememudahkan perizinan koperasi, omnibus law juga mempermudah pendirian koperasi. “Tersedia pilihan pembentukan koperasi dengan prinsip Syariah. Serta koperasi dapat menjalankan usaha pada berbagai sektor,” imbuhnya.
Ketiga, membangun kemitraan bagi KUMKM. Kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil (UMK) menyentuh bisnis inti (core business) melalui pemberian pembinaan dan pendampingan. Serta diwajibkan penyediaan tempat bagi UMK pada tempat peristirahatan di jalan tol. Sementara untuk Upah minimum dikecualikan bagi UMK, sehingga UMK lebih kompetitif dan mendorong usaha besar bermitra dengan UMK.
“Kemudahan akses pembiayaan mengatur bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK,”tandasnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Gresik, Sudikno berharap adanya UU baru mengatur kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMK sehingga memberikan kepastian usaha. “Khususnya terhadap pemasaran produk dan jasa KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa," kata Sudikno. (fir/han)
