
GRESIK – Rencana kenaikan tarif parkir tepi jalan umum segera terealisasi. Ini setelah rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir selesai dilakukan evaluasi gubernur. Sekarang tinggal menunggu dilakukannya revisi kemudian disahkan.
Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik Nanang Setiawan. Menurut dia, di dalam ranperda itu memang merinci mekanisme penyelenggaran parkir. Mulai dari mekanisme pemungutan hingga tarif.
“Ada beberapa mekanisme pemungutan yang diatur di dalam perda tersebut. Yakni, dengan sistem berlangganan, sistem e-parkir maupun dengan membentuk BUMD atau BLUD khusus untuk menangani parkir,” ujarnya.
Namun, untuk membentuk BUMD dan BLUD membutuhkan proses yang cukup panjang. Karena kalau harus membentuk BUMD ataupun BLUD membutuhkan struktur organisasi dan SDM baru. “Perlu ada perda lagi yang mengatur tentang BUMD parkir tersebut,” ungkap dia.
Sedangkan terkait e-money pihaknya menunggu inovasi baru dari pemerintah pusat. Misalnya, terkait rencana SIM maupun STNK yang bisa digunakan untuk e-money. “Kami masih menunggu ini. Kalau memang nanti terealisasi bakal lebih mudah. Karena semua masyarakat pasti punya,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan tarif parkir nanti akan dibedakan berdasarkan zona. Untuk zona A tarif sepeda motor Rp 3 ribu, zona B Rp 2.500 dan untuk tarif di luar dua zona tersebut sebesar Rp 2 ribu. “Kami berharap April sudah bisa berjalan. Agar pendapatan dari sector parkir bisa lebih maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir membenarkan hal itu, bahwa Ranperda penyelenggaran dan retribusi parkir telah selesai di evaluasi gubernur. “Tinggal dirapatkan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) kemudian diundangkan,” ungkapnya. (qom/rof)
