Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jelang PPDB, Data Domisili Rawan Disalahgunakan, Dispenduk Verifikasi

A
Penulis: Administrator❯
Jelang PPDB, Data Domisili Rawan Disalahgunakan, Dispenduk Verifikasi
Jelang PPDB, Data Domisili Rawan Disalahgunakan, Dispenduk Verifikasi



GRESIK – Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) bakal mengawasi penggunaan surat domisili. Ini dilakukan lantaran selama ini banyak disalahgunakan oleh wali murid. Yakni dengan membuat surat domisili palsu agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri tertentu.


Kadispendukcapil Khusaini mengatakan siap jika nantinya Dispendik meminta bantuan untuk verifikasi. Tentu pihaknya sebagai salah satu bank data kependudukan dengan mudah melakukan pengecekan. Apalagi semuanya sudah berbasis online.


“Jika memang dibutuhkan tentu kami akan membantu. Tergantung mekanismenya seperti apa. Hanya saja hingga saat ini belum ada surat resmi permintaa itu,” ungkapnya.


Khusaini mengatakan disamping itu, pihaknya juga sembari melakukan pengecekan terkait domisili dan KK yang nantinya diajukan PPDB. Apakah memang KK itu benar-benar asli atau palsu.  “Intinya kami siap,” pungkasnya.


Sebelumnya, DPRD Gresik meminta agar persyaratan PPDB dengan sistem zonasi diperketat. Jika keterangan domisili masih diterapkan, dewan meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik melibatkan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan kepolisian.


Anggota Komisi IV, DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan alasan melibatkan instansi lain dalam pelaksaan PPDB cukup beralasan. Pada tahun sebelumnya, proses PPDB diwarnai kericuhan, hingga muncul surat domisili abal-abal. "Untuk itu harus diantisipasi dan diawasi dengan ketat," ungkapnya.


Dikatakan, pihaknya belum tahu aturan dari Kemendikbud terkait PPDB tahun ini. Dari surat keterangan domisili berlaku, tentunya pemalsuan domisili mungkin akan kembali terjadi. Apalagi ada oknum kades yang diduga memanfaatkan momentum terkait pembuatan domisili itu. "Sehingga harus melibatkan instansi lain, seperti dispendukcapil dan juga kepolisian," terangnya.


Dalam hal ini peran Dispendukcapil bertugas memverifikasi data. Apakah peserta PPDB yang mendaftar itu masuk dalam wilayah zonasi yang dituju. Sementara kepolisian bertindak dengan mekanisme hukum.  "Jika memang ada oknum kades yang bermain, tentu itu melanggar hukum. Sehingga harus diproses," tegasnya.


Untuk diketahui, Dispendik memastikan tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hanya saja, untuk prosentasenya berubah. Kuota 50 persen akan dimasuki pelajar yang masuk zonasi sedangkan sisanya ditujukan untuk jalur lain, seperti pretasi, siswa tak mampu dan warga pindahan.


Kecuragan terjadi tahun lalu. Jumlah pelajar yang masuk di zonasi paling prioritas, yakni 80 persen. Sisanya, 20 persen untuk pengelompokan, seperti siswa perstasi dan lain-lain. Banyak yang berbondong mendaftar, bahkan ada pula yang memalsukan surat domisili. Parahnya, kecuragan itu juga didukung oleh oknum Kades yang sengaja menandatangani surat domisili dengan imbalan sejumlah uang. (yua/rof)


 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

447.705 Murid Jatim Siap Ikuti TKA dan Asesmen Nasional 2026

447.705 Murid Jatim Siap Ikuti TKA dan Asesmen Nasional 2026

Tes Kompetensi Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026 resmi dibuka melalui laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sebanyak 447.705 murid dari 4.073 SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer