
GRESIK - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan wajib pajak untuk melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2019. Adapun pelaporan wajib pajak (WP) orang pribadi ditentukan hingga tanggal 31 Maret 2020. Sementara wajib pajak badan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Gresik Utara, Moch Ervandi mengatakan, wajib pajak bakal dikenakan sanksi bila tepat melapor SPT Tahunan. “Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi tersebut berupa denda Rp 100.000 setiap tahunnya. Sementara bagi WP badan, denda 10 kali lebih besar yakni Rp 1 juta setiap tahunnya,” ujarnya.
Agar terhindar dari denda, Ervan menyarankan agar wajib pajak segera melapor SPT tahunan sebelum jatuh tempo pada 31 Maret 2020 mendatang. Apalagi, pelaporan sudah bisa dilakukan secara online melalui electronic filling (e-filling).
“Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata WP mengalami kesulitan teknis untuk melaporkan SPT, WP bisa mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu,” imbuhnya.
Untuk bisa mendapatkan kelonggaran ini, WP harus memenuhi syarat-syarat khusus, seperti ditetapkan sanksi administrasi pungutan bunga dan memberi pernyataan tertulis tentang besaran pajak yang harus dibayar.
Sementara itu, Pengamat Perpajakan Gresik, Firdaus Indra Tuharea meminta KPPP Gresik Utara dan Selatan melakukan sosialisasi lebih intensif. Khususnya, daerah yang selama ini menjadi kantong penerimaan pajak.
“Jangan sampai masyarakat tidak menerima informasi kewajiban lapor SPT. Semakin banyak masyarakat tidak menerima informasi, penerimaan pajak di Gresik semakin rendah,” kata pria yang juga akademisi Universitas Gresik tersebut. (fir/han)
