Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Dukung Program PSTL, BPN Dukung Pembubaran Dinas Pertanahan

A
Penulis: Administrator❯
Tak Dukung Program PSTL, BPN Dukung Pembubaran Dinas Pertanahan
Tak Dukung Program PSTL, BPN Dukung Pembubaran Dinas Pertanahan

GRESIK - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik geram terhadap kinerja Dinas Pertanahan yang dinilai tidak memberikan dukungan positif terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegeraman itu bahkan ditunjukkan dengan dukungan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sekitar tiga tahun dibentuk itu untuk dibubarkan.


Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Asep Heri menganggap, Dinas Pertanahan selaku mitra BPN tidak memiliki peran dalam mendukung PTSL. Misalnya saat banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya pendaftaran pra PTSL Rp 50 ribu. Dinas yang dipimpin Sutaji Rudi itu terkesan pasif bahkan seolah tidak mau tahu.


“Di daerah lain anggaran Pra PTSL ini ditanggung APBD. Sementara untuk PTSL nya ditanggung APBN. Jadi saling menopang. Beda dengan di Gresik, masyarakat diminta membayar sendiri,” keluhnya. 


Dikatakan, biaya pra PTSL dibebankan kepada masyarakat lawan disalahgunakan oknum di bawah. Maka tidak salah jika di Gresik banyak masyarakat yang sedang mengurus sertifikatnya berteriak perihal pungli PTSL.


“Sesuai aturan biayanya PNBP yang harus disetorkan Rp 50 ribu. Namun banyak yang dipungut diatas Rp 500 ribu hal ini bisa terjadi karena kurangnya peran pemerintah daerah. Bukan kami yang bermain, tapi oknum-oknum bawah di luar BPN,” imbuh Asep.


Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan surat kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Isinya untuk memohon anggaran pra PTSL agar bisa dianggarkan dalam APBD atau dana desa. “Saya akan kirim surat secepatnya. Di daerah lain sudah banyak yang bergerak, masak Gresik kalah,” tegasnya.


Kepala Dinas Pertanahan, Sutaji Rudi menanggapi dingin pernyataan kepala BPN Gresik. Menurutnya, selama ini BPN enggan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan.


“Kami sudah mengajak BPN duduk bersama. Kebutuhannya apa nanti kami anggarkan lewat dinas selama tidak menyalahi aturan. Selama ini mereka (BPN) tidak mau berkoordinasi dengan kami,” kata Rudi.


Bahkan, mantan Kadinsos itu mengaku, ada beberapa sertifikat yang diajukan oleh Distah Gresik yang hingga kini belum diselesaikan oleh BPN. Seingat Rudi, pada 2017 pihaknya mengajukan 56 sertifikat, 2018 ada 47 sertifikat dan 2019 mencapai 99 sertifikat.


“Kami sudah welcome dan membuka diri. Namun selama ini surat-surat yang dikirimkan BPN itu arahnya ke bupati. Sehingga saya tidak tahu surat tersebut turun kemana. Sekarang membuat wacana jika Distah harus dibubarkan, saya rasa hal tersebut kurang elok,” tandasnya. (fir/han)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer