
GRESIK – Kabar terkait pencoretan insentif guru non K2 dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibantah Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Mereka memastikan insentif BOS tetap ada karena bersumber dari APBN. Ini disampaikan Dispendik saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik.
Purwanto, staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dispendik Gresik dihadapan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik membantah rumor yang mengatakan bahwa ada pencoretan insentif untuk guru non K2 yang ada di BOS. “Tidak benar kabar tersebut. Tidak ada pencoretan karena BOS berasal dari APBN pusat,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk struktur honor yang diberikan kepada guru non K2 sebelumnya ada dua sumber. Yakni, sumber dari BOS yang berasal dari APBD Gresik dan sumber dari BOS yang berasal dari APBN. “Yang BOS dari APBD Gresik memang ditarik ke dinas semuanya. Yakni yang tunjangan Rp 1 juta perguru,” ujarnya.
Sedangkan yang dari BOS APBN tetap ada di sekolah. Jadi, guru honorer non K2 tetap mendapatkan dua sumber. Yang BOS APBD sebelumnya Rp 500 ribu kini masuk dibelanja langsung dinas naik jadi Rp 1 juta. “Serta dari BOS APBN yang besarannya tidak sama masing-masing sekolah. Antara Rp 250 ribu hingga Rp 450 ribu,” ungkap dia.
Memang sempat ada miskomunikasi. Guru honorer non K2 mengira bahwa yang tunjangan yang dari BOS APBN yang ditarik. Padahal tidak. Yang ditarik adalah yang dari BOS APBD Gresik. Yang pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 500 ribu kemudian tahun 2020 naik menjadi Rp 1 juta. “Kami pastikan pendapatan guru naik dari 2019,” imbuhnya.
Jawaban ini cukup melegakan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik. Ketua Komisi IV Muhammad meminta kepada Dispendik untuk membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah. Sehingga tidak ada kesalahan penafsiran lagi. “Selama ini karena tidak ada edaran makanya semuanya salah paham. Saya minta sekarang dibuat. Biar dewan ikut tanda tangan,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Gresik Saifuddin mengatakan untuk permasalahan honor sudah clear. Saat ini, pihaknya mengajak Dispendik untuk fokus terhadap penyaluran yang tunjangan dari BOS APBN. “Kami khawatir di lapangan karena guru honorer non K2 sudah dapat Rp 1 juta nanti tunjangan dari BOS APBN tidak diberikan,” ungkapnya. (rof)
