
GRESIK - Para petani di Kabupaten Gresik dipastikan bakal klimpungan mendapatkan pupuk subsidi pada tahun 2020 ini. Jatah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah pusat hanya separo dari jumlah usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari Dinas Pertanian (Dispertan) Gresik. Kondisi itu rawan menimbulkan gejolak.
Dengan jumlah alokasi pupuk lebih besar, pada tahun lalu masih terjadi kekurangan. Apalagi, kalau jumlahnya diturunkan hampir separo dari jumlah usulan RDKK.
“Kami tidak tahu alasan pemerintah pusat. Kenapa jatah pupuk dikurangi sangat banyak sekali. Tidak sampai separo dari usulan kami,” ujar Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Gresik Eko Anandito Putro.
Dikatakan, jumlah alokasi semua jenis pupuk tidak sampai separo dari usulan. Misalnya, untuk pupuk Urea, Gresik hanya dijatah 11 ribu ton. Padahal, usulan dari Dispetan mencapai 25 ribu ton. Sehingga, hanya dipenuhi 45 persen saja. “Jumlah itu jauh dari alokasi 2019 yang mencapai 19 ribu ton,” ungkapnya.
Untuk pupuk jenis ZA usulan pada tahun 2020 ini sekitar 4,8 ribu ton. Tapi hanya dipenuhi 685 ton atau 16 persen. Jumlah itu jauh daripada 2019 yang mencapai 2 ribu ton. “Hanya SP36 yang diakomodirnya separo dari usulan, yakni usulan 4.682 dipenuhi 2.736 persen atau 58 persen,” ungkapnya.
Untuk Ponska dari usulan 30 ribu ton hanya dipenuhi 9.114 ton dan Petroganik dari usulan 21 ribu dipenuhi 3 ribu ton atau 16 persen. “Padahal, tahun ini jatah untuk perikanan sudah tidak ada,” terangnya.
Menghadapi kondisi itu, pihaknya sudah berkirim surat kepada Pemerintah Provinsi Jatim. “Kami sudah berkirim surat kepada provinsi untuk mengajukan usulan penambahan alokasi. Kami ajukan sesuai kekurangan dari usulan,” terangnya.
Menanggapi kondisi ini, Komisi II DPRD Kabupaten Gresik meminta Dispertan segera mencari solusinya. Apalagi, saat ini sudah memasuki masa tanam pertama tahun 2020.
“Yang jelas sekarang pupuk harus segera didistribusikan karena sudah terjadi kelangkaan di bawah. Sedangkan untuk solusi kekurangan nanti harus diselesaikan juga,” ungkap Hamzah Takim, anggota Komisi II. (rof/han)
