
GRESIK – Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dipertanyakan kalangan dewan. Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Akhmad Yani menilai penggunaan bantuan CSR kurang tepat sasaran. Pihaknya meminta agar CSR bisa diarahkan untuk membantu para petani yang menjadi korban banjir.
“Daripada digunakan untuk membangun landmark yang bukan program prioritas lebih baik untuk bantu petani yang merugi karena sawahnya diterjang banjir,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yani ini.
Menurut orang nomor satu di Parlemen Gresik ini, masih banyak permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Dan tidak semua permasalahan mampu diatasi dengan menggunakan anggaran APBD. “Maka seharusnya pemerintah bisa menyiasati dengan memakai dana bantuan CSR perusahaan,” ungkap dia.
Kalau selama ini pemerintah enggan menerima bantuan CSR berupa uang, maka bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk bantuan bibit atau kebutuhan lain untuk kembali bercocok tanam. Hanya saja, nanti proses penyerahan bantuan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah.
“Dinas Pertanian (Dispertan) harus melakukan pendataan terlebih dahulu. Nanti dari data tersebut bisa digunakan perusahaan untuk dasar memberikan bantuan,” terangnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta kepada Komisi II DPRD Kabupaten Gresik untuk mengagendakan pertemuan dengan dinas terkait. Harapannya, hal ini bisa direalisasikan agar bisa sedikit meringankan kerugian yang diderita para petani selama banjir terjadi. “Iya, nanti saya akan komunikasikan dengan Komisi II,” imbuhnya. (rof)
