Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Punya Dokter Spesialis, RSUD Umar Masud Tolak Pasien Anak

A
Penulis: Administrator❯
Tak Punya Dokter Spesialis, RSUD Umar Masud Tolak Pasien Anak
Tak Punya Dokter Spesialis, RSUD Umar Masud Tolak Pasien Anak



BAWEAN – Kabar miring menerpa RSUD Umar Mas’ud. Rumah sakit tipe D itu menolak pasien anak. Alasanya, di rumah sakit itu tak memiliki dokter spesialis anak. Sehingga BPJS pun tak bisa digunakan. Kasus ini muncul kesekian kalinya, hanya saja hingga saat ini belum ada solusi.


Berdasarkan data yang dihimpun, kasus penolakan pasien tersebut terjadi pada Senin (16/12). Saat itu,seorang pasien anak bernama Tafaza Qoyyidul Basil,3, mengalami demam tinggi. Hanya saja, petugas rumah sakit memberi keterangan kepada orang tua pasien jika sang anak tak bisa dilayani.


“Alasanya kerena tak bisa dilayani dengan menggunakan BPJS, sebab disana tak ada dokter spesialis anak,” ungkap Nurul Fauziah, orang tua pasien.


Atas dasar itulah, Fauziah lantas membawa Tafaza ke klinik setempat. Dia mengaku kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Sebab menurutnya, kasus ini bukan pertama kali terjadi.


“Sebelum saya juga pernah ada alasannyapun sama. Lah kenapa sampai sekerang belum ada solusinya. Ini orang mau berobat malah dibuat susah,” terangnya.


Terpisah Direktur RSUD Umar Mas’ud dr Toni S Hartanto menampik hal itu. Dia menyebutkan tak pernah menolak pasien. Sebab pasien itu sempat dirawat sebelum akhirnya dibawa ke klinik. Pihaknya membenarkan saat itu pihaknya memang tak bisa melayani pasien dengan BPJS lantaran tak ada dokter spesialis. “Hanya saja, saat itu kami meminta keluarga pasien untuk menunggu kebijakan dari BPJS,” ungkapnya.


Setelah itu, BPJS memberikan solusi agar rujukannya dibuat di UGD dan masuk BPJS umum, bukan spesialis anak.  Namun setelah itu, pihaknya mengecek kartu BPJS milik pasien.


“Ternyata ada tunggakan dan denda. Nah semuanya sudah dibereskan. Sehingga pasien bisa memperoleh perawatan dengan bantuan BPJS. Pada intinya kami tak pernah menolak pasien,” ungkapnya.


Disisi lain, Toni mengaku tidak adanya dokter spesialis anak ini membuat dilematis. Sebab, jika pasien anak tetap dilayani, pasien tak tercover BPJS lalu diagnosa penyakit juga tak maksimal karena bukan dokter anak yang memeriksa.


“Selain itu, jika itu dipaksakan akan rawan gugatan jika terjadi apa-apa dengan pasien. Sedangkan jika tak dilayani tentu ada alasan kemanuasian. Nah itu yang belum dipahami,” terangnya.


Sementara itu, Ketua Komisi IV Muhammad geram dengan kabar tersebut. Menurutnya, kondisi ini bentuk ketidaktegasan pemerintah daerah untuk mencari solusi. Seharusnya, jika dokter itu termasuk CPNS, dia harus tunduk dan patuh terhadap atasan. Termasuk menerima penugasan ke Bawean. “Kalau tidak mau disanksi. Seperti itu kan bisa. Atau penugasannya bisa digilir,” ungkapnya.


Rencananya pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dirut RSUD Umar Mas’ud untuk duduk bersama mencairi solusi terkait permasalahan dokter di Bawean itu. (yua/rof)


 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer