GRESIK – Kalangan dewan akhirnya sepakat untuk meneruskan pembahasan rancangan perda (ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) usulan Pemkab Gresik. Mereka melakukan pembahasan bersama tim ahli dari Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Prof Setyo Budi. Dari hasil diskusi ini dewan menemukan banyak pasal yang disamarkan sehingga rawan untuk dimainkan.
Hal ini seperti yang disampaikan Anggota Pansus I DPRD Gresik Moh Syafi’ AM. Sejumlah pasal yang disamarkan yakni, terkait dengan kawasan industry. Di dalam ranperda tersebut pemerintah tidak mempertegas klasifikasi industry. “Seharusnya bisa dipertegas jenis industrinya apa. Kemudian, masuk industry besar, industry sedang atau kecil,” ujarnya.
Kemudian, terkait dengan masalah PKL. Di perda tersebut hanya menyebutkan PKL dilindungi di empat kecamatan. Namun, kecamatannya tidak disebutkan. “Seharusnya PKL disemua kecamatan harus ditata. Karena ini bentuk kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha kecil,” terangnya.
Menurut dia, banyaknya pasal yang disamarkan memungkinkan untuk dilakukan penyelewangan tata ruang. Seharusnya, perubahan RTRW ini dilakukan untuk mengakomodir penyimpangan yang sudah terlanjur terjadi seperti saat ini. “Bukan malah menambah jumlah penyimpangan dari RTRW sebelumnya,” ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus I DPRD Gresik Musa mengatakan untuk ranperda RTRW memang dilanjutkan. Tetapi, untuk penggedokan tidak mungkin dilakukan pada tahun ini. “Kami pastikan tidak akan selesai tahun ini,” terangnya.
Menurut dia, banyak proses yang harus dilalui sebelum ranperda tersebut digedok. Salah satunya terkait dengan rekomendasi dari BPN/ATR. “Ini tidak mudah. Banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ranperda ini,” imbuh dia.
Ditambahkan, pihaknya akan terus mengawal ranperda ini. Pihaknya tidak ingin ada penyelewangan pemerintah terhadap tata ruang di Gresik. “Pasti. Akan kami kawal pembahasannya sampai tuntas,” pungkasnya. (rof)