
GRESIK - Sepekan setelah dilakukan soft opening, Mal Pelayanan Publik (MPP) Gresik mulai dibanjiri pemohon izin. Para pemohon kini lebih mudah dan cepat mengurus perizinan karena semua instansi pemberi izin berkumpul dalam satu gedung menempati MPP Gresik.
Bupati Sambari Halim Radianto menaruh perhatian besar atas operasional MPP Gresik ini. Sehingga pada Senin pagi, orang nomor satu di Pemkab Gresik ini memilih berkantor di salahsatu ruangan di MPP yang lokasinya masih satu komplek dengan Kantor Bupati Gresik, di Kawasan Bunder.
Upaya Bupati Sambari berkantor di MPP sebagai komitmen untuk memastikan pelayanan publik khususnya perizinan berjalan sesuai standar operasi. Di dalam ruang utama, Bupati Sambari didampingi ajudannya mengecek beberapa unit pelayanan dengan mendatangi beberapa masyarakat yang tengah menunggu antrean.
Ruang yang didatangi di antaranya Unit Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di kursi antrean tampak beberapa orang sedang menunggu pemberkasan. Sementara salah satu orang sedang berhadapan dengan staf DPM-PTSP.
Ainun Mudjib, 59, pemohon izin asal Kecamatan Ujungpangkah kebetulan sedang mengurus perizinan usaha studio foto. Bupati menanyakan apakah dia diminta membayar. Namun pertanyaan bupati dijawab Ainun Mudjib bahwa dia tidak membayar sepeserpun.
Selanjutnya Bupati bertanya kepada pemohon lainnya yakni, Arif Junaidi, 52, yang akan mengurus surat izin usaha angkutan.“Sampean mengurus apa ? apakah usaha sampean sendiri ? ada surat kuasanya ?” tanya Bupati Sambari kepada Arif Junaidi.
Dia menyatakan bahwa dia adalah karyawan dari perusahaan yang tengah diurus perizinannya tersebut sambil menunjukkan surat kuasanya. Di unit pelayanan Dispendukcapil, Bupati Sambari juga bertanya kepada dua orang perempuan paruh baya. “Mengurus apa bu ? sudah selesai ?” tanya Sambari kepada 2 orang ibu.
“Ngurus Akte kelahiran cucu saya pak, ini sudah selesai kok pak. Hanya beberapa menit sudah selesai,” kata Ny Doni, 57, perempuan yang berdomisili di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kota.
Jawaban puas juga disampaikan Dwi Sambesigita, 35, pengusaha yang memproduksi kopi bubuk dan teh. Dia sedang mengurus Surat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dia menyatakan sudah selesai hanya dalam hitungan menit.
Melihat keadaan yang demikian Bupati menyatakan puas. Menurutnya, sampai sejauh ini setelah sekitar seminggu MPP ini di soft launching belum ada kendala yang patut dicatat. “Kami tidak main-main, kalau ada ASN stafnya yang melanggar diluar ketentuan, maka saya akan menjatuhkan sanksi. Makanya saya berkomitmen pelayanan perizinan sehari selesai, apabila seluruh persyaratan dicukupi. Dokumen perijinan bisa ditunggu” tandasnya.
Kepala DPMPTSP, Mulyanto mengatakan ada 14 Instansi dengan 19 counter front office. Ada DPMPTSP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Kantor Pertanahan, Polres, BPPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PUTR, Dinas Tenaga Kerja, Bank Jatim, BPJS, Dinas LH.
“Kedepan masih ada lagi Dinas Instansi yang akan memberikan layanan di Mall Pelayanan Publik ini. Diperkirakan nantinya ada sekitar 17 sampai 20 Instansi yang akan membuka gerai. Ternyata tak semua masyarakat menggunakan kesempatan ini. Setelah seminggu pelayanan disini masih ada gerai pelayanan yang hanya melayani satu atau dua orang. Kantor Disnaker misalnya, kalau masyarakat tahu adalayanan disini, pasti masyarakat akan mengurus kartu Pencari kerja/kartu kuning Disnaker (AK1) disini,” tandas Mulyanto.
Masih menurut Mulyanto, jumlah pengunjung MPP selama seminggu terakhir sekitar 100 orang. Dari jumlah itu sebanyak 70 persen pengunjung yang mengurus perizinan di DPMPTSP. (yua/ris)
