
GRESIK - Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik didemo ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) di halaman kantor DPUTR Jalan Wahidin Sudirohusodo, Senin (25/11). Mereka menduga DPUTR memanipulasi anggaran dan bermain atas tender pelaksanaan proyek jalan kabupaten.
Ketua LSM GMBI Muhammad Hudin mengatakan, pihaknya berharap pemerintahan bersih dari KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) serta terbuka terhadap pembangunan jalan kabupaten yang melintasi Desa Metatu, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng dan Kecamtan Balongpanggang. “Kami turun ke jalan karena ada dugaan adanya manipulasi anggaran proyek di Dinas PUTR Gresik," ujarnya.
Sebelum turun ke jalan, Hudin mengaku pihaknya sering menanyakan proyek DPUTR Gresik. Namun, dinas tersebut seakan tidak transparan dan kurang terbuka. Padahal, pertanyaan itu diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran. “Kami sering menanyakan soal anggaran proyek tetapi Dinas PUTR terkesan tertutup," ungkapnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa itu, Kepala DPUTR Gresik Gunawan menyatakan selama ini pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai aturan. "Kalau LSM GMBI ingin tahu dokumen DPUTR soal RAP hendaknya sesuai aturan yang ada. Kami tidak pernah menutup dan siap menjelaskan semua pertanyaan," paparnya.
Pihaknya mengucapkan terimakasih atas aksi tersebut karena menjadi evaluasi kinerja pelaksana di lapangan. “GMBI jangan malu-malu melapor ke DPUTR jika ada pelanggaran proyek di lapangan, kami sangat terbantu untuk pengawasan," pungkasnya.(yud/han)
