
GRESIK - Warga dari tiga kelurahan terdampak proses bongkar muat batu bara PT Gresik Jasa Tama (GJT) meluruk kantor DPRD Kabupaten Gresik, kemarin. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan audiensi dari Komisi III DPRD Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan tersebut, warga tetap keukeh meminta agar bongkar muat batu bara dihentikan.
Selama perwakilan warga melakukan audiensi dengan Komisi III, puluhan warga lain dari Kelurahan Kroman, Kemuteran dan Lumpur menunggu di depan kantor DPRD Kabupaten Gresik.
“Kami tidak meminta PT GJT tutup total. Kami hanya minta aktivitas bongkar muat batu bara saja yang dihentikan,” ujar Syamsul Maarif, perwakilan Warga Kemuteran.
Masih kata dia, untuk bongkar muat yang lain pihaknya mempersilahkan untuk tetap dilakukan. Sebab, selama ini GJT tidak hanya melayani bongkar muat batu bara saja. Ada pupuk, kayu dan lainnya. “Silahkan. Yang jelas selain batu bara. Untuk batu bara kami minta harus dihentikan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Lutfi. Menurut dia, pihaknya tidak peduli berapapun CSR yang diberikan perusahaan. Untuk urusan kesehatan tidak bisa dinilai dengan uang. “Pokoknya harga mati harus ditutup,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Perwakilan PT GJT Eddy Hidayat mengatakan selama ini pihaknya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik agar dampak bongkar muat batu bara tidak menggangu masyarakat.
“Kami menyadari memang aktivitas bongkar muat batu bara memang menyebabkan polusi. Tapi kami sudah melakukan upaya melakukan minimalisir dampak sesuai dengan Amdal yang dipersyaratkan dalam izin,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah menyediakan sejumlah alat untuk mengurangi dampak debu. Mulai pemasangan jarring debu hingga melakukan tes udara setiap tiga bulan sekali.
“Terkait kenapa kami kembali lewat RE Martadinata, karena memang Harun Tohir ditutup. Dan sebelum lewat RE Martadinata kami sudah minta izin kepada forum perwakilan warga,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Gresik hanya menampung aspirasi dari masyarakat dan apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. “Kami akan bahas dulu bersama internal. Nanti akan kami lakukan pemanggilan kembali,” terangnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani. Menurut dia, terkait permintaan warga agar bongkar muat batu bara dihentikan, pihaknya bakal memperjuangkan.
“Kami akan memperjuangkan usulan warga. Asalkan memang ini final. Mereka minta batu bara dihentikan akan kami perjuangkan,” imbuh dia. (*/han)
