
GRESIK - Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memanggil sedikitnya 140 klinik dan apotek mokong di Gresik. Mereka dipanggil ke kejari karena belum mendaftarkan badan usahanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).
Pemanggilan terhadap klinik dan apotek tersebut dilakukan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Gresik.
Kepala Seksi Datun Kajari Gresik, Andy Rahman mengatakan, pada kegiatan pemanggilan tersebut pihaknya mengingatkan agar para pemilik apotek dan klinik taat dan patuh terhadap Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
“Di dalam undang-undang tersebut tertulis jelas bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jika tidak dipatuhi ada sanksi yang diterapkan,” tegasnya.
Dikatakan, sanksi yang akan dikenakan kepada pemilik apotek dan klinik mulai dari administrasi, pencabutan izin usaha hingga pemidanaan.
Tidak hanya itu, pemilik izin kemungkinan tidak mendapatkan layanan publik seperti pengurusan izin perpanjangan klinik hingga yang paling ekstrim tidak bisa mengurus SIM.
“Selain melakukan himbauan, pihaknya juga mengingatkan mengenai sanksi yang bisa dikenakan kepada pemilik usaha. Kejari sebagai mitra BP Jamsostek akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BP Jamsostek Cabang Gresik, Ibrahim Hadi Wibowo menilai pemanggilan terhadap 140 klinik dan apotek ini merupakan betuk upaya tegas dari BP Jamsostek setelah sebelumnya melakukan pendekatan secara persuasif.
Langkah itu merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kepesertaan yang digelar bersama Dinas Kesehatan Gresik pada Mei lalu.
“Pada pemanggilan hari ini ada sekitar 40 klinik dan apotik yang datang. Saat itu juga minta mendaftarkan diri menjadi peserta BP Jamsostek secara langsung,” kata Ibrahim.
Diharapkan, klinik dan apotek yang hingga kini belum mendaftarkan diri sebagai peserta BP Jamsostek bisa segera mendaftar mengingat manfaat yang didapat cukup banyak.
“Kami sebenarnya tidak ingin memaksa untuk daftar menjadi peserta namun karena ini perintah undang-undang jadi mau tidak mau harus dijalankan,” tandasnya.
Ditempat sama, Dwi Rezti salah satu manajemen klinik yang hadir pada pemanggilan tersebut berjanji akan menindaklanjuti pemanggilan itu. Dia mengaku sebenarnya sudah lama ingin menjadi peserta BP Jamsostek namun masih ada persoalan administrasi internal yang harus diselesaikan.
“Gaji karyawan klinik di Gresik tidak ada yang menyentuh UMK. Namun di dalam komponen iuran BP Jamsostek dasar premi ditentukan UMK. Ini yang membuat rancu dan bingung sehingga sampai hari ini kami belum daftar,” kata dia. (fir/han)
