
GRESIK – Komisi I DPRD Kabupaten Gresik mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kemarin. Mereka menyoroti masih banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparat pemerintah desa dalam pengurusan dokumen kependudukan. Wakil rakyat meminta Dispendukcapil untuk menyiapkan staf khusus yang ditugaskan di desa-desa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri mengatakan sampai saat ini masih banyak laporan terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui aparat desa. “Ini yang harus diselesaikan. Jangan dibiarkan seperti ini terus,” ujarnya.
Menurut dia, sudah waktunya Dispendukcapil Gresik memiliki petugas dimasing-masing desa. Mereka digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat di desa yang ingin mengurus dokumen kependudukan. “Dengan begini maka tidak ada lagi laporan pungli perangkat desa untuk pengurusan dokumen,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto mengatakan pihaknya meminta kepada dinas agar memberikan sanksi tegas kepada para aparat pemerintah yang melakukan pungli dalam pengurusan dokumen. “Kami akan mendukung segala langkah yang dilakukan Dispendukcapil untuk memperbaiki layanannya kepada masyarakat,” ungkap dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta kepada Dispendukcapil untuk memberikan bimbingan teknis (bintek) kepada petugas yang ada di bawah. Sehingga, mereka memahami secara betul urusan administrasi kependudukan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dispendukcapil Gresik Khusaini mengatakan pihaknya memang sudah memiliki petugas registrasi ditingkat desa. Namun, memang masih belum maksimal lantaran pihaknya belum bisa memberikan honor secara layak. “Jumlahnya sangat banyak. Kalau honornya disamakan dengan THL pemda jumlahnya sangat besar,” ungkap dia.
Tahun depan, pihaknya akan memberikan bintek kepada para petugas tersebut. Paling tidak, mereka bisa memahami alurnya seperti apa. “Iya sudah kami rencanakan seperti itu,” imbuhnya. (rof)
