
GRESIK - Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Kabupaten Gresik membongkar sejumlah bangunan liar (Bangli) dan dinding pembatas tanah di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo. Bangli tersebut berdiri ilegal di tanah milik Pemkab di Desa Singorejo, Kecamatan Kebomas.
Kegiatan penertiban melibatkan Muspika Kebomas berlangsung sekitar 3 jam. Mereka membongkar bangunan semi permanen yang terbuat dari lembar asbes dan galvalum.
Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Abu Hasan mengatakan, pembongkaran dilakukan karena lahan sepanjang 200 meter itu akan didirikan lapak semi permanen.
“Sebelumnya kami sudah memberikan surat teguran agar tidak membangun bangunan semi permanen di atas lahan milik pemkab. Tapi teguran kami tidak diindahkan. Sehingga kami melakukan penegakan aturan dengan membongkar,” kata mantan Kepala BPBD Gresik ini.
Dijelaskan, penertiban ini untuk mencegah pendirian bangli lainnya. Sebab, lokasi tersebut merupakan aset Pemkab Gresik dan harus steril dari bangunan.
“Ketentuan penertiban ini tercantum pada Perda Nomor 15 Tahun 2013, tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik,” Abu Hasan.
Sementara itu, Kepala Bagian Trantibum Dispol PP Gresik, Moelyono menyatakan pihaknya telah menerbitkan tiga kali surat teguran. Surat pertama saat lahan di sisi Jalan Raya Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Kebomas ditembok.
“Ini sudah ketiga kalinya kami layangkan teguran, bahkan kami sudah memanggil ke kantor agar pihak yang membangun membongkar sendiri. Nyatanya pihak-pihak tersebut membandel,” jelas Moelyono saat di lokasi.
Moelyono mengungkapkan, penertiban harus dilakukan sejak awal agar bangunan liar tidak semakin banyak. Terlebih tanahnya berstatus milik pemerintah, tapi tiba-tiba dikelola perorangan. “Ini pelanggaran,” ujar Mulyono.(yud/ris)



