
GRESIK - Terkait kasus pungutan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Gresik Mahin langsung bertindak cepat. Kadispendik bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Nur Muslicha langsung memanggil kepala SMPN 2 Kebomas Arief di ruangannya Jl Arif Rahman Hakim, Selasa (23/7) sore.
“Sudah saya warning. Jangan narik apapun kepada orang tua, kalaupun ada sumbangan lewat komite saja,” kata Mahin.
Kadispendik mengaku cukup berang dengan ulah kepsek yang masih nekat melakukan penarikan kepada orang tua siswa baru demi penambahan sarana dan prasana. Pasalnya, untuk kebutuhan operasional sudah dianggarkan melalui Bantuan Operasional Daerah (Bopda). Bahkan, Dispendik sudah memiliki anggaran untuk penambahan administrasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong.
Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan. “Kalaupun ada sumbangan dari komite itupun harus ada laporan ke dispendik,” ungkap Mahin.
Kepala Dikdas Dispendik Gresik Nur Muslicha menambahkan seluruh kepsek akan dikumpulkan untuk menyamakan persepsi terkait pembayaran sekolah. “Besok (hari ini, red) akan dikumpulkan semua di kantor Dispendik,” kata dia. (han)
