Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekolah Swasta Tolak Pendirian SMPN 33 Gresik

A
Penulis: Administrator❯
Sekolah Swasta Tolak Pendirian SMPN 33 Gresik
Sekolah Swasta Tolak Pendirian SMPN 33 Gresik

GRESIK - Sejumlah perwakilan sekolah swasta mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gresik. Mereka mengirimkan surat penolakan terhadap berdirinya SMPN 33. Sebab, pendirian sekolah baru tersebut bisa mengurangi jumlah murid di sekolah swasta.


Samsul Anam, salah satu guru dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Gresik, mengaku kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan (Dispendik) yang lebih memilih mendirikan sekolah negeri baru dibanding membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah swasta di Driyorejo.


"Dinas patokannya jumlah pendaftar di SMPN 1 Driyorejo besar sehingga tidak mampu menampung lalu ditarik ke SMPN 33. Mereka tidak pernah berfikir bahwa sekolah swasta seperti MTs siap menampung juga," ujarnya.


Dikatakan, keberadaan sekolah swasta di Driyorejo yang lebih lama berdiri dan jelas seperti dianaktirikan padahal jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan sekolah swasta merupakan juga tanggungjawab pemerintah.


"Seandainya dana Rp 2,5 miliar untuk membangun SMPN 33 dihibahkan ke sekolah swasta untuk menambah apakah di labnya itu lebih cepat meningkatkan kualitas," terang dia.


Menurut dia, apabila SMPN 33 tetap berdiri, maka sekolah swasta akan terkena dampaknya seperti kekurangan murid. Kekurangan murid bagi sekolah swasta membuat para tenaga pengajar yang telah mengabdi akan kehilangan sedikit demi sedikit penghasilan.


“Dampak paling terasa murid sekolah swasta berkurang. Jika siswa berkurang,maka jumlah jam mengajar berkurang dan pendapatan guru akan berkurang,” ungkap dia.


Ditambah lagi, sistem informasi manajemen pelatihan berbasik teknologi informasi dan komunikatif (Simpatik) atau data pokok kependidikan (Dapodik) jam mengajar guru tidak terpenuhi maka tunjangan profesi pendidik (TPP) tidak bisa cair.


"Terus tidak memenuhi syarat TPP di Simpatika dan Dapodik maka tidak akan keluar TPP-nya guru kan nganggur, guru ini punya anak, istri dan keluarga sementara tidak mendapat pemasukan dari sumber yang lain, ini kan yang tidak pernah terpikir di teman-teman Dinas itu," jelasnya. 


Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Ahmad Nur Hamim menerima surat tembusan dari perwakilan 15 sekolah swasta dan segera menindaklanjuti. "Langsung kita disposisikan ke komisi IV," singkatnya. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer