Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Gresik: Sebaiknya Uang Siswa Dikembalikan

A
Penulis: Administrator❯
Kejari Gresik: Sebaiknya Uang Siswa Dikembalikan
Kejari Gresik: Sebaiknya Uang Siswa Dikembalikan

GRESIK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik meminta sekolah yang memungut uang kepada siswa untuk studi wisata sebaiknya dikembalikan. Kemudian, sekolah dan orang tua wali murid serta komite sekolah merundingkan lagi rencana studi wisata. Termasuk di dalamnya menetapkan besaran biaya yang tidak memberatkan.


Kasie Intel Kejari Gresik, R Bayu Sutopo saat dikonfirmasi menjelaskan, munculnya keluhan orang tua dan wali murid ke DPRD Gresik mengindikasikan tarikan itu belum disepakati semua pihak. Jika belum sepakat, memang sebaiknya tidak dipaksakan dulu untuk dikenakan.


"Apalagi studi wisata ini kan tidak ada kaitanya dengan keperluan akedemik siswa. Beda kalau tarikan untuk keperluan sekolah seperti pembelian seragam, buku dan sejenisnya," terang Bayu Sutopo. 


Anggota Komisi I DPRD Gresik, Syaichu Busiri memastikan, pungutan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kebomas dan SMA Negeri 1 Manyar tidak didasarkan pada kesepakatan dengan pihak sekolah. Itu diketahui dari keluhan orang tua siswa ke DPRD Gresik.


Pihak sekolah sedikit memaksa seluruh siswa kelas XI atau kelas 2 SMA untuk ikut studi wisata. Jika tidak ikut, mereka juga diharuskan membayar biaya penalti yang nilainya hampir sama.


Pungutan liar yang terdeteksi itu di antaranya terjadi di SMA Negeru 1 Kebomas yang memungut biaya sebesar Rp 1,4 juta untuk studi wisata ke Pulau Bali. Sementara di SMA Negeri 1 Manyar juga dipungut lebih mahal yakni Rp 1,9 juta untuk studi wisata ke Jakarta. Kedua sekolah memaksa seluruh muridnya untuk mengikuti studi wisata tersebut. 


Belum lama ini Staf Ahli Mendikbud Chatarina Muliana, di Kantor Bupati Gresik mengingatkan bahwa khusus sekolah negeri tidak boleh lagi memungut biaya kepada siswa.


“Bila ada biaya yang dibebankan kepada siswa itu hanya biaya pribadi. Misalnya biaya transportasi dari rumah ke sekolah, biaya seragam, biaya buku dan alat sekolah. Dan semuanya harus transparan. Jadi tidak ada lagi biaya pembelian kalender, biaya beli komputer, semuanya tidak boleh” katanya.


Sementara Kajari Gresik mengajak seluruh kepala sekolah dan guru menghindari pungutan kepada siswa. Serta mengedepankan transparansi dalam penyaluran dana.


Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin mengatakan, sangat penting kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah. "Salahsatunya adalah dengan tidak mengenakan pungutan dengan dalih apapun, apalagi sampai memberatkan orang tua siswa," tegas Mahin.  (yud/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer